Danrem 045/Gaya Ikut Serta Rapim TNI-Polri, Presiden Jokowi Sampaikan Hal Ini

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Komandan Korem 045/ Garuda Jaya Brigjen TNI M Jangkung Widyanto, S.I.P., M.Tr.(Han). Bersama Wakapolda Babel Brigjen Pol Umar Dani, Kasrem Kolonel Inf Parluhutan Marpaung dan para Kasi Kasrem mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2022 secara virtual, dari Makorem, Selasa (01/03/2022)

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam arahannya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI-Polri atas kesungguhannya menjalankan tugas dan kewajiban termasuk kemanusiaan dalam membantu Bencana dan penanganan Covid-19 terutama dukungan dalam proses vaksinasi.

Jokow juga mengatakan tantangan kedepan tidak semakin mudah tapi penuh dengan ketidakpastian karena distruksi teknologi, reformasi industri ditambah Pandemi Covid-19 dan juga perang yang saat ini terjadi di Ukraina.

Dengan demikian ketidakpastian global, ketidakpastian negara didunia ini semakin meningkat, yang dulu tidak diperhitungkan muncul problem problem yang di hadapi saat ini seperti kelangkan kontainer, kelangkaan pangan, kenaikan inflasi dan kelangkaan energi muncul sehingga membawa dampak kenaikan hingga kepada produsen.

Ketidakpastian tersebut menimbulkan tantangan yang tidak mudah, oleh karena itu kerja makro tidak selesaikan masalah tetapi mikro juga harus dikerjakan.

Oleh karena itu, kita harus mentransformasi ekonomi kita yang 56 sampai 58% bertumpu pada konsumsi, kita rubah menjadi  produksi.

Transformasi ekonomi yang dilakukan Presiden  yaitu Hilirisasi Industri atau Industrialisasi, kemudian ekonomi hijau yang harus di bangun mulai saat ini dan digitalisasi tranformasi. Untuk TNI-Polri harus memiliki talent digitalisasi, harus jago Teknologi informasi karena kedepan akan bergelut dengan teknologi.

Presiden juga menyinggung tentang perpindahan ibu kota negara.  perpindahan ibu kota sudah sudah digagas oleh presiden sebelumnya yaitu Presiden Sukarno tahun 1957 namun karena ada pergolakan pada saat itu di tunda.

Kemudian Presiden Suharto pernah merencanakan perpindahan ke Jawa Barat tepatnya di Jonggol tetapi karena juga ada pergolakan tahun 1997/1998 maka tertunda, oleh karena itu kajian tersebut sudah lama dan kalau tidak dieksekusi sampai kapanpun tidak terjadi.

Menurut Presiden dasar perpindahan ibu kota negara adalah pemerataan Indonesia sentris agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur dan populasi karena 58% perputaran ekonomi ada di Jawa khususnya di Jakarta, kemudian populasi penduduk 56%persen juga ada di Jawa.

Pesan dan harapan Presiden kepada TNI-Polri agar memberikan contoh kepada masyarakat umum tentang kedisiplinan, karena kedisiplinan TNI-Polri  berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga hal ini bisa membawa masyarakat kepada disiplin nasional.

Dalam disiplin  TNI-Polri tidak boleh diperdebatkan di mulai dari hal-hal kecil, Tentara punya aturan sendiri sesuai ketentuan kitab UU hukum disipilin yang intinya Kesetiaan Tegak Lurus.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.