Gelar Paripurna, Pansus DPRD Berikan Catatan Khusus Bagi LKPJ Walikota Pangkalpinang

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian menghadiri Rapat Paripurna Ke-17 Masa Persidangan II dengan agenda utama Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2021, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (18/4/2022).

Pada kesempatannya, Muhammad Sopian mengatakan pada hari ini telah didengarkan bersama keputusan atau rekomendasi DPRD Kota Pangkalpinang atas LKPJ Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2021.

Oleh karenanya, tambah Sopian, melalui kesempatan tersebut ia beserta jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan apresiasi yang tinggi dan memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang telah selesai membahas dan meneliti LKPJ Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2019 melalui Pansus (Panitia Khusus) 10, 11 dan 12 DPRD Kota Pangkalpinang.

“Rekomendasi dan catatan-catatan yang disampaikan merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kota Pangkalpinang terhadap kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pangkalpinang serta akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Pemerintah Kota Pangkalpinang dimasa yang akan datang agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel demi mewujudkan visi dan misi kota Pangkalpinang,” ujar Wakil Walikota Pangkalpinang.

“Sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara riil, adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat. Dalam kaitan rekomendasi dan catatan terhadap LKPJ Wali Kota Pangkalpinang, saya intruksikan kepada seluruh OPD untuk segera ditindak-lanjuti dan dilaporkan hasilnya kepada Wali Kota Pangkalpinang,” sambungnya.

Sementara itu, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) 10 DPRD Kota Pangkalpinang, Andi mengatakan, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota kepada DPRD selama satu tahun terakhir ada beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Dijelaskan Andi, Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan terutama pada pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah harus memiliki data yang akurat tentang berapa jumlah objek pajak dari pajak penerangan jalan yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang.

“Karena pajak yang sudah dipungut akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai lampu-lampu jalan sekaligus untuk menambah titik-titik penempatan lampu jalan. Sebab pendapatan dari hasil pajak penerangan jalan minimal 20 persen dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk penerangan jalan,” jelasnya.

Selain itu, menurut Andi, untuk pengelolaan atau pemungutan pajak parkir juga harus menjadi perhatian. Dengan bertambahnya objek pajak tersebut melalui program E-parkir dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran retribusi parkir. Pungutan retribusi parkir dengan menggunakan sistem elektronik dirasa sangat efektif.

Oleh kerena itu pemerintah harus secepatnya melakukan perubahan penyesuaian regulasi terkait dengan terbitnya peraturan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD. Terutama terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah serta UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Jadi harus segera membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, mempercepat digitalisasi QRIS sebagai standar pembayaran retribusi pajak daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah melalui program digitalisasi transaksi dengan sistem non tunai,” terang Politisi PAN ini.

Lebih lanjut, Ia juga meminta pemerintah kota tentunya, untuk menunda kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Karna mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Berikut juga terkait dengan adanya denda proyek atas pembangunan RSUD Depati Hamzah, pihaknya menyarankan  agar anggaran tersebut dikembalikan dalam bentuk program kepada OPD teknis terkait misal PUPR taupun Dinas Kesehatan. Serta mengkaji-ulang atas aset-aset Pemerintah yang digunakan oleh para pihak melalui perjanjian sewa ataupun melalui bangun guna serah.

“Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama baik eksekutif maupun legislatif, untuk memulai menata regulasi di daerah yang menjadi prioritas dalam program daerah,” ungkapnya.

Ia pun berharap, pemerintah sebaiknya memberikan respon yang kongkret terhadap rekomendasi yang diberikan oleh legislatif, agar tidak terkesan hanya formalitas masukan yang diberikan.

“Sementara bagi kami ini adalah amanat dari arus bawah yang kami sampaikan kepada pemerintah kota selaku eksekutif. Kami minta pada pembahasan LKPJ tahun yang akan datang rekomendasi ini dapat dibuka kembali supaya menjadi bagian evaluasi yang berkelanjutan dan sistematis,” pungkas Andi.

(Jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.