Pertegas Posisi Indonesia Dalam Bisnis Global, Pemerintah Akan Usulkan Timah Menjadi Mineral Kritis

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Pemerintah Pusat bersama Kementerian ESDM dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah membahas kebijakan terbaru untuk sektor pertimahan yang ada di Indonesia.

Dimana salah satu yang turut jadi pembahasan dalam kegiatan tersebut yakni rencana pemerintah untuk mengusulkan timah menjadi mineral kritis.

Demikian hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin saat menjadi narasumber seminar timah nasional bertajuk ‘Timah Indonesia dan Penguasaan Negara’ yang digelar hybrid di Santika Bangka dan online melalui platform Zoom Meeting, Jumat (22/07/2022).

“Dalam pertemuan dengan pak Luhut, Menko Marvers, pemerintah menugaskan BPKP untuk melakukan audit terhadap tata kelola timah. Bahwa kami sudah mengeluarkan edaran, per 1 Juli 2022, semua smelster harus melaporkan sumber timahnya. Artinya bentuk penguasaan yang ingin kita wujudkan,” katanya.

“Dalam pertemuan kemarin itu juga, dibahas tentang usulan timah menjadi mineral kritis,” sambung Ridwan Djamaluddin.

Selain itu, Kata Ridwan, timah juga akan masuk dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA).

“Semuanya kita masukkan, asal usul timah jadi tahu, smelter A mendapatkan timah dari IUP x, itu semua harus tercatat,” ungkap Pj Gubernur Babel ini.

Dirinya berharap ada persamaan persepsi apa yang  dimaksud dengan penguasaan oleh negara. Menurut dia kepastian penguasaan, kewajiban hilirisasi dan aspek yang sangat pro lingkungan menjadi perhatian saat ini dan telah diatur pemerintah.

“Secara penguasaan sudah sangat jelas, beberapa waktu terakhir ini, pimpinan mulai menyampaikan arahan, dalam waktu tidak terlalu lama, kita harus menghentikan ekspor timah. Namun apa yang dimaksud dengan timah, nanti akan dibahas selanjutnya,” beber pria kelahiran Muntok ini.

Menurut Ridwan Djamaluddin, semangat menata kembali dunia pertambangan timah adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah, pembukaan lapangan pekerjaan dan penguatan  penguasaan oleh negara.

“Kita ingin mengatakan, karena timah di Indonesia tepatnya di Babel secara mayoritas, dampak sosial secara ekonomi yang semaksimal mungkin. Realitasnya saat ini kita kaya tetapi belum maksimal,” kata Ridwan.

Menurut dia, ada ruang hilirisasi yang masih harus ditingkatkan. Pemerintah menurutnya akan mempertegas posisi Indonesia dalam permainan bisnis global.

Dalam konteks timah di Bangka Belitung sebagai mayoritas produksi, Ridwan Djamaluddin mengatakan sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang berusaha keras mencegah kebocoran pada bisnis timah tersebut.

“Setiap tahun PT Timah Tbk rugi Rp2,5 Triliun akrena tambang ilegal. Kita juga mencermati kerusakan karena tambang ilegal, 123 ribu hektar lahan kritis yang diakibatkan tambang ilegal, kita tidak mau mewariskan kerusakan pada anak cucu kita,” pungkasnya.

(Jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.