Ketua DPRD Babel : Pangkas Pengeluaran Bukan Prioritas
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi menyikapi terjadinya defisit APBD Perubahan tahun anggaran 2022 di tubuh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) dengan santai.
Pasalnya, menurut Herman, biaya pembangunan memang akan lebih besar ketimbang dengan pendapatan daerah, dan hal itu dirasanya umun terjadi di pemerintahan.
“Ya memang kebutuhan akan pembangunan itu akan lebih besar daripada pendapatan, itu dimana saja seperti itu sehingga disebut defisit anggaran,” ungkap Herman usai rapat paripurna di DPRD Babel, Senin (15/08/2022).
Ia juga mengatakan pihaknya akan terus berupaya menekan defisit yang terjadi kini, sehingga di sisa tahun anggaran APBD 2022 tidak ada terjadi defisit lagi.
“Peningkatan pendapatan kan sudah jelas ya kita, tinggal bagaimana kita memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang bukan prioritas, seperti perjalan dinas kalau memang tidak begitu penting ya akan kita pangkas, ” jelasnya.
Lebih lanjut, Herman Suhadi mengakui, pihaknya juga sudah menerima usulan terhadap pemotongan anggaran perjalanan dinas semua OPD. Pihaknya akan segera membahasnya terkait setuju atau tidak dengan alasan yang tepat.
“Jika alasannya tepat, untuk mengurangi defisit atau menambah pendapatan, kita akan setuju, namun tetap akan kita bahas dahulu,” pungkas Ketua DPRD Babel ini.
Sementara itu, Diketahui, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengusulkan pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov dan DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto mengatakan, pemotongan anggaran perjalanan dinas di semua OPD ini upaya Pemprov Babel mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp.51 miliar.
Menurut Naziarto, setiap tahun anggaran perjalanan dinas untuk semua OPD Pemprov Babel mencapai Rp.100 miliar. Oleh karena itu diusulkan pemotongan 30 persen agar dapat menutup defisit.
“Yang kita potong ini bukan SPPD ASN nya, tapi Anggaran OPD nya, misalkan 1 OPD anggaran perjalanan dinasnya Rp 1miliar, itu yang kita potong, dan itu bukan hak ASN nya,” kata Naziarto di Pangkalpinang, Senin (15/8/2022).
Dia menjelaskan, untuk menutup defisit yang ada, Pemprov Babel tidak akan melakukan pemotongan atau pengurangan terhadap hak ASN seperti TPP dan tunjangan lain.
“Tidak ada pengurangan dan pemotongan TPP untuk ASN meski kita ada defisit, karena TPP dna tunjangan itu pendapatan halal mereka yang berhak mereka terima tanpa pemotongan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen ini jika tidak bisa diterima oleh OPD karena diperkirakan tidak cukup, di anggaran perubahan akan kita usulkan untuk ada penambahan.
“Jika OPD merasa tidak cukup, akan kita nilai dan kita usulkan usulan tuk penambahan di anggaran perubahan. Dan pemotongan ini akan segera berlaku jika sudah disepakati oleh DPRD Babel,” pungkasnya.
(*)