Permudah Masyarakat Dalam Legalisasi Dokumen, Kemenkumham Babel Desiminasikan Layanan Apostille

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Sebagai upaya penyebarluasan informasi tentang Layanan legalisasi APOSTILLE, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Diseminasi Layanan Apostille.

Kegiatan ini digelar salah satunya bertujuan agar para peserta Diseminasi dapat memahami bagaimana prosedur pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri melalui akses layanan aplikasi legalisasi Apostille, serta dapat meneruskan informasi ini kepada masyarakat lainnya yang mungkin kedepannya akan membutuhkan atau berhubungan dengan layanan Apostille ini.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, T. Daniel L. Tobing, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, serta narasumber dari Unit Eselon I yakni Purwanto dari Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Dyan Faizal dari Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sementara peserta pada kegiatan ini merupakan perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, serta Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Bangka.

Bertempat di Hotel Puri Ansell, Sungailiat, kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB. Mengawali kegiatan, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum, Muhammad Bang Bang, menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, T. Daniel L. Tobing. Daniel. Dalam sambutannya, Daniel menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi Competent Authority, dan layanan Apostille ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

“Apostille ini memiliki manfaat salah satunya adalah memangkas prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan konvensi apostille hanya akan diperlukan satu tahapan untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri atau yang akan digunakan di luar negeri serta merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan,” pungkas Daniel.

Selanjutnya, narasumber pertama yakni Purwanto dari Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, menyampaikan materinya. Purwanto menyampaikan materi mengenai Pelayanan Publik di Bidang Legalisasi pada Ditjen AHU. Purwanto mengatakan bahwa sejak dulu hingga April 2018, layanan legalisasi dilakukan secara manual dengan lama pemrosesan 3-5 hari kerja. Kemudian sejak Mei 2018 hingga Mei 2022, diluncurkan aplikasi Alegtron yang memastikan pemberian layanan mudah, transparan dan efektif hanya dengan lama proses 1 (satu) hari kerja. Dan sejak Juni 2022 hingga sekarang, Ditjen AHU telah menggunakan Sistem Legalisasi Apostille, dengan melakukan Pemisahan antara Layanan Legalisasi dan Apostille dengan otentikasi berdasarkan jenis dokumen dan negara tujuan.

Melanjutkan kegiatan, narasumber kedua yakni Dyan Faizal dari Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum Umum membahas terkait Layanan Apostille sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi. “Indonesia menjadi salah satu dari 124 Negara dari 193 Negara Anggota PBB yang telah tergabung dalam Negara Pihak Konvensi Apostille. Pada metode legalisasi tradisional, terdapat 5 (lima) tahapan autentikasi sejak diproses di Negara Asal hinga siap digunakan di Negara Tujuan. Sementara saat ini sejak digunakannya Apostille, hanya terdapat Proses Satu Langkah dengan autentikasi tunggal oleh Otoritas Kompeten (Kemenkumham) untuk diverifikasi menggunakan register yang tersimpan oleh Competent Authority di Negara asal, kemudian siap digunakan di negara tujuan.

Pada layanan Apostille ini, Kantor Wilayah tentnya berperan sebagai narahubung mengenai layanan Apostille. Selain itu, Kantor Wilayah juga berperan untuk mendiseminasikan mengenai layanan Apostille kepada stakeholder seperti praktisi, K/L dan masyarakat umum. Selanjutnya Kanwil juga diproyeksikan untuk menjadi penjuru pencetakan sertifikat Apostille sehingga perlu memperhatikan antara dokumen diajukan dalam permohonan dengan dokumen yang dibawa untuk dilekatkan ke sertifikat Apostille.

Dengan adanya layanan Apostille ini, permohonan legalisasi pada Ditjen AHU saat ini telah mencapai 500 permohonan/hari. Dengan ini, Kemenkumham dikatakan telah memudahkan proses legalisasi dari sebelumnya melalui 5 tahap, sekarang hanya One Click melalui Apostille.

Selepas pemaparan dari para narasumber, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, memperkenalkan suatu terobosan dari Kanwil Kemenkumham Babel terkait kenotariatan. Terobosan tersebut adalah “LARIS MANIS BABEL”, yang merupakan akronim dari Layanan Informasi Notaris dan Monitoring Notaris Babel. Layanan ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapat layanan notaris. LARIS MANIS BABEL dibuat dengan dilatarbelakangi oleh belum terpublikasinya notaris yang ada pada tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga ada oknum yang pernah mengaku menjadi notaris. Selanjutnya, Eva melanjutkan kegiatan dengan demo penggunaan LARIS MANIS BABEL dan simulasi bersama para peserta diseminasi.

LARIS MANIS BABEL ini diapresiasi penuh oleh para stakeholder yang hadir pada kegiatan ini dan berharap fitur ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *