Soroti HTI PT NKI, DPRD Babel : Ini Akan Kami Telusuri

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Keberadaan Hutan Tanam Industri (HTI) yang dikelola PT Narina Keisha Imani (NKI) kini menjadi sorotan DPRD Bangka Belitung (Babel).

Pasalnya, banyak laporan yang diterima DPRD Babel terkait pengelolaan oleh perusahaan yang diberikan izin pada tahun 2019. Diantaranya dugaan pemberian fee hingga jual beli kawasan hutan yang terletak di Desa Labuh Air Pandan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Demikian laporan tersebut diterima Pansus Izin Hutan Rakyat DPRD Babel usai menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Peduli Hutan Rakyat (GMPHR) pada Senin (17/10) kemarin.

“Ini akan kami telusuri kebenarannya,” ujar Adet usai audiensi.

Pihaknya, kata Adet, juga akan berencana memanggil perusahaan bersangkutan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Disamping mempelajari kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Babel.

“Karena kita tahu di Undang-undang Cipta Karya, ini belum ada penyerataan. Statusnya quo dong,” jelas Adet.

Berkenaan dugaan pembagian fee dan jual beli kawasan tanah, tegas Adet, jika memang benar terjadi pelanggaran pidana maka akan diteruskan ke ranah hukum.

“Kita tidak tau fee itu diserahkan ke siapa dan ini akan kita pelajari karena izin yang dikeluarkan itu menyangkut masalah hutan, jika terjadi jual beli kawasan hutan maka ini masuk pidana, ini akan kita kaji bersama,” ujarnya.

Sebelumnya dalam audiensi, Koordinator GMPHR Aldy menjelaskan berdasarkan kajian pihaknya, bahwa perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan diduga dilalukan di bawah tangan tanpa sosialiasi, bahkan tanpa sepengetahuan masyarakat.

Bahkan menurutnya, ketidakjelasan soal kerja sama dan status hukum pemanfaatan lahan tersebut membuat Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama masyarakat kompak menolak keras keberadaan PT NKI.

Bukan tanpa alasan, keberadaan PT NKI sendiri sama sekali tidak memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat setempat, bahkan aktivitasnya bertolak belakang dengan kearifan lokal Desa Labuh Air Pandan. Komitmen penolakan ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilakukan pada 25 Juni 2020 lalu.

Kejanggalan-kejanggalan muncul saat izin pemanfaatan lahan tanpa melibatkan aparatur desa maupun masyarakat. Ditambah pihak-pihak yang terlibat dalam MoU tersebut ternyata tersebut ternyata antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu yakni Erzaldi Rosman sebagai pihak pertama dan Direktur PT NKI yakni Reza Aditama selaku pihak kedua.

Dengan perjanjian resmi yang dianggap sepihak karena tidak melibatkan aparatur desa maupun masyarakat setempat itu mengindikasikan bahwa kesepatakan tersebut dilakukan di bawah tangan atau sepihak.

Berdasarkan naskah kerjasama dengan nomor 522/II-a/Dishut, menyebutkan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari 30 April 2019 sampai dengan 30 April 2039) seluas ± 1.500 Ha.

Tak hanya itu, kejanggalan lainnya muncul ketika status kawasan hutan berbeda dari berbagai belah pihak. Menurut Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), kawasan tersebut berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) sedangkan Dinas Kehutanan sendiri menyebut kawasan tersebut berstatus Hutan Produksi (HP). Hal ini pun membuat masyarakat Desa Labuh Air Pandan resah terkait ketidakjelasan status hutan di wilayah mereka sendiri.

Akan tetapi, mengenai status kawasan hutan itu sendiri, bila merujuk BATB Tanggal 14 Maret 1992 berstatus APL. Kemudian, berdasarkan SK.76/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 berstatus APL, dan SK. 357/Menhut-II/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 berstatus APL. Sedangkan SK.798/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 berstatus HP.

Beberapa hal tersebut akhirnya menjadi alasan dasar BPD dan masyarakat Desa Labuh Air Pandan, Mendo Barat, Bangka menolak keras keberadaan PT. NKI.

Sebelumnya pihak desa bersama masyarakat telah melakukan audiensi dengan DPRD Bangka Belitung, hasil audiensi menjadi dasar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) izin kawasan hutan yang bertugas menuntaskan permasalahan yang sedang terjadi.

“Berdasarkan hal ini GMPHR mengawal secara penuh agar permasalahan ini akan terselesaikan dan masyarakat dapat mendapatkan haknya kembali,” tegas Aldy.

GMPHR melihat permasalahan ini harus segera diselesaikan dan diusut dengan cepat dan profesional.

 “Hak masyarakat atas kepemilikan tanah telah dirampas secara tidak adil dan dengan melihat hal ini kemungkinan begitu banyak permasalahan serupa yang dapat dituntaskan nantinya” ujar Aldy.

GMPHR menduga bahwa banyak pihak yang terlibat dalam kegaduhan yang terjadi, hal ini tentu dibuktikan dengan berbagai bukti yang ada. “Tentu kami mengajukan audiensi setelah banyak melakukan pengumpulan bukti yang falid dan aspirasi masyarakat yang kami bawa akan kami kawal hingga tuntas,” pungkasnya.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *