Penyerapan Dana APBN-APBD Dinilai Masih Lambat, DJPb Babel Sarankan Pemda Percepat Realisasi

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Kepala Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan Wilayah Bangka Belitung (DJPb Babel), Edih Mulyadi mengatakan, bahwa realisasi APBN Regional dan APBD Pemerintah Daerah di Babel dinilai masih lambat, khususnya bagi penyerapan dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga Belanja K/L yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Dimana diketahui, jumlah dana TKDD yang telah disalurkan Pemerintah Pusat kepada RKUD provinsi/kabupaten/kota diregional Kep. Babel sebesar Rp 5,07 triliun, sedangkan yang tercatat pada APBD hanya sebesar Rp3,22 triliun.

Oleh karna itu, menurut Edih, diperlukannya sinergi antar stakeholder terkait dalam rangka percepatan realisasi DAK Fisik di Babel ini.

“Monitoring dan evaluasi atas kendala-kendala yang dialami dalam penyaluran TKDD perlu dilakukan secara terus menerus. Kendala-kendala yang muncul dalam penyaluran agar dapat langsung disampaikan sehingga dapat didiskusikan bersama dan diperoleh masukan,” kata Edih dalam kegiatan laporan Kinerja Fiskal Regional Babel realisasi hingga Triwulan III 2022, di Kantor DJPb Babel, Jumat (28/10/2022).

Berikut penyerapan TKDD hingga Triwulan III 2022 :

– Penyaluran Dana Bagi Hasil s.d. 30 September 2022 mencapai Rp592,13 M atau 54,24 % terhadap total alokasi pagu
DBH 2022.

– Penyaluran Dana Alokasi Umum s.d. 30 September 2022 mencapai Rp3,33 T atau 83,25 % dari total alokasi pagu
DAU 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 (Rp3,29 T atau 82,39%). Peningkatan ini merupakan dampak adanya
peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya.

– Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik s.d. 30 September 2022 mencapai Rp306,68 M atau 43,25% terhadap total
alokasi pagu tahun 2022. Persentase realisasi DAK Fisik lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya (38,42%).

– Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik mencapai Rp515,41 M atau 64,24%. Penyaluran DAK Non Fisik cenderung
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Rp568,23 M atau 70,73%)

– Persentase penyaluran Dana Insentif Daerah mencapai Rp109,78 M atau 92,43%. Penyaluran DID cenderung
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Rp186,89 M atau 78,33%).

– Penyaluran Dana Desa tahun 2022 mencapai Rp215,66 M atau 78,59%. Realisasi ini secara persentase lebih rendah
dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya (Rp265,73 M atau 79,43%). Penyaluran dana desa masih diarahkan
untuk pemulihan ekonomi di desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah terealisasi sebanyak Rp83,98 M

Selain itu, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan September 2022 sebesar Rp1,78 Triliun, terkontraksi sebesar 5,10% (yoy) ataupun menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Dijelaskan Edih, salah satu penyebab penurunan ini disebabkan oleh kinerja Belanja Modal yang menurun dan meningkatnya alokasi pagu belanja
barang.

Selain itu, Edih juga mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi penghambat realisasi Belanja K/L hingga Triwulan III 2022 ini.

“Antara lain karena adanya Kebijakan Automatic Adjustment (AA) dalam rangka dana cadangan untuk penanganan Covid-19, anggaran yang terblokir akibat administratif atau alasan lain sehingga tidak bisa dibelanjakan, kebijakan syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam PBJ, keterlambatan turunnya Juknis dan Juklak kegiatan dari pusat, dan kondisi cuaca yang tidak menentu,” jelasnya.

Lebih lanjut, atas hasil paparan yang hingga Triwulan III, Ia menghimbau kepada seluruh Pemda agar dapat mempercepat realisasi belanja serta melakukan koordinasi secara intensif terkait anggaran belanja modal yang diblokir agar segera dibuka untuk realisasi.

“Ia kita himbau agar Pemda segera melakukan realisasi dan pencatatan realisasi dana transfer itu,” tutup Kakanwil DJPb Babel ini.

(Jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *