Ketua BK Terkait Rangkap Jabatan Hellyana : Itu Jelas Langgar Aturan

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangka Belitung (Babel), Ariyanto menegaskan, bahwa rangkap jabatan yang saat ini di genggam oleh Politisi PPP Hellyana, secara jelas telah menyalahi aturan.

Tak tanggung-tanggung, Dikatakan Arianto, bahwa Hellyana telah mengangkaki dua aturan sekaligus, yakni aturan tata tertib (tatib) DPRD dan juga PP No 18 tahun 2019.

“Tidak boleh, BK pun sudah menyurati pimpinan (Ketua DPRD Babel), ya kita sudah ngasih tau ke pimpinan bahwa itu melanggar tatib DPRD dan PP no 18 tahun 2019 dan sudah kita kasih tau kepada Ketua DPRD,” kata Ariyanto, di Kantor DPRD Babel, Selasa (15/11/2022).

Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Ketua DPRD Babel atas laporan yang di layangkan pihaknya tersebut.

“Ya sampai sekarang belum ada tindak lanjut, karnakan SK kelengkapan dewan kan ditanda tangani oleh ketua DPRD dan kita sudah kasih tau dengan ketua DPRD karna ini melanggar dan bertentangan dengan tatib DPRD,” ungkapnya.

“Kalo kamu nanya penyelesaiannya kamu tanyakan ke beliau (Ketua DPRD Babel) lah ya,” sambung Ariyanto.

Untuk diketahui, Politisi PPP yakni Hellyana, saat ini menjabat dua pimpinan sekaligus, yaitu sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel dan juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Tentu hal ini melanggar tatib DPRD yang menyatakan tidak diperbolehkannya rangkap jabatan sebagai pimpinan ataupun wakil pimpinan.

Sementara itu, menyikapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel dan juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Hellyana, menyerahkan seluruh keputusan selanjutanya ke Ketua DPRD Babel saja.

“Kita liat dari Pak Ketua aja nanti, karna saya juga dipilih ditetapkan di Paripurna, saya kan hanya menyelenggarakan perintah saja, sesuai amanah saja,” kata Hellyana saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (15/11/2022).

Selain itu, dijelaskan Hellyana, bahwa pihaknya juga sudah mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan ini, walaupun hingga sekarang belum ada pernyataan tertulis yang menyatakan setuju dari Kemendagri.

“Aku fine aja, PP itu sendri sebenarnya bertentangan dengan hal yang lebih besar lagi, saya juga sudah mengajukan ke Kemendagri, sepakat mereka tetapi ditunggu tertulis dari Kemendagri, ya belum ada. tapi mereka bersepakat sebetulnya tetapi harus secara tertulis toh tidak hanya lisan saja, tapi yah bisa di pahami lah,” jelas politisi dapil Kabupaten Belitung ini.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Babel layangkan laporan pelanggaran tatib ke Ketua DPRD Babel

Dalam hal ini, Hellyana menganggap bahwa pernyataan tersebut hanya rumor belaka saja.

Ia juga meminta agar mempertanyakan kembali ke BK terkait pihak mana saja yang merasa dirugikan. karna menurut Hellyana, dalam laporan yang ingin dilayangkan haruslah secara jelas di runtunkan, baik itu pihak yang merasa keberatan hingga pihak yang merasa dirugikan.

“Itu hanya rumor yang ditangkap BK dari mulut-mulut saja. Coba tanya ke BK ada gak pihak yang dirugikan? Ini kan harus ditanyakan dulu, kalo dirugikan rakyat baru, kan kita lihat dulu konteksnya,” pungkas Politisi PPP ini.

(Jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *