DPRD Pangkalpinang Minta Pemkot Waspadai Praktik Calo Rekrutmen PPPK

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang mendesak pemerintah kota (Pemkot) setempat untuk mewaspadai praktik calo dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan.

Anggota Komisi I DPRD Pangkalpinang, Rio Setiady mengatakan, 212 orang pelamar PPPK guru maupun tenaga kesehatan perlu waspada dan hati-hati terhadap praktik percaloan, terutama saat dalam proses seleksi PPPK Tahun 2022 ini.

Seperti yang diketahui Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan 130 kuota untuk PPPK. Rincian sebanyak 118 kuota bagi PPPK guru untuk 80 formasi dan 12 kuota PPPK tenaga kesehatan untuk tiga formasi.

“Selain pemerintah kota, pelamar dan masyarakat juga harus berhati-hati terkait praktik percaloan dalam seleksi PPPK ini,” kata dia kepada, Rabu (30/11/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menilai, momentum seperti ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Terlebih dengan upaya janji manis dari para calo untuk dapat bisa meloloskan para pelamar menjadi PPPK.

Sehingga tak menutup kemungkinan sudah ada beberapa oknum yang mencari sasaran dalam pendaftaran ini. Tentunya hal ini perlu diantisipasi pemerintah kota setempat, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) sebagai leading sektor.

“Komisi I pernah datang ke BKPSDMD untuk menanyakan langsung terkait dengan masalah ini, dan kami memberikan kepercayaan kepada Pelaksana Tugas (Plt) kepala BKPSDMD agar dapat melaksanakan tes rekrutmen PPPK ini secara transparan adil dan akuntabel,” tegas Rio.

Lebih jauh sambung dia, kalangan legislatif sendiri akan terus memantau dan menyoroti proses rekrutmen PPPK ini. Terlebih jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai koridor dan peraturan yang berlaku.

Jangan sampai momen seperti ini dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Sehingga tentunya dapat merugikan tenaga honorer lain yang berpotensi untuk direkrut menjadi ASN melalui jalur PPPK.

“Kami juga siap menerima laporan atau informasi jika ditemui ada beberapa hal atau kondisi yang dianggap tidak adil bagi para peserta seleksi PPPK. Karena sekarang sudah transparan, nilai bisa dilihat ataupun diakses langsung pada hari yang sama,” urainya.

Oleh sebab itu, Rio turut meminta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses seleksi ini. Apabila masyarakat menemukan oknum yang menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi PPPK dengan embel-embel uang untuk segera dilaporkan ke pihak berwajib. Supaya oknum tersebut dapat diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya kita berharap BKPSDMD demikian, agar dapat memberikan rasa aman kepada para peserta yang hadir mengikuti tes. Sehingga mereka dapat mengikuti dengan percaya diri, bahwa tes ini berlaku sama tanpa ada titipan ataupun calo yang bermain di dalamnya,” ujarnya.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *