Yasonna Pada Hari HAM Sedunia : Sahnya UU Kekerasan Seksual Jadi Tonggak Kemajuan HAM di Indonesia

Bagikan Berita

Jakarta,BERITACMM.com

Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-74, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Daniel L. Tobing didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Eva Gantini, Kepala Bidang Ham, Suherman, Kasubbid Pemajuan Ham, Yulizar, Kasubbid P3H2, Poppy Rinafany, beserta jajaran Bidang Ham menghadiri langsung acara Puncak Peringatan Hari HAM yang digelar Senin (12/12/2022) bertempat di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence Jakarta Pusat.

Turut ikut serta menghadiri pada acara tersebut, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, serta jajaran dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Belitung Timur, Sayono, dalam hal ini mewakili Bupati Beltim sebagai penerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kabupaten/Kota dengan predikat Peduli HAM.

Untuk diketahui, Hari HAM Sedunia diperingati setiap tahun di seluruh dunia pada tanggal 10 Desember. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 silam.

Untuk tahun 2022 ini, Kementerian Hukum dan Ham memperingati Hari HAM Sedunia ke-74 mengusung tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju (Advancing Human Rights for Everyone)”, sebagai momentum bangsa dan negara untuk memenuhi mandat dalam UUD 1945 yaitu Penghormatan, Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan dan Pemajuan HAM.

Dalam hal ini, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi dalam laporannya menyampaikan, Peringatan Hari HAM Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal. Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban.

“Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya. Pembangunan infrastruktur mesti kita dedikasikan sebagai prasarana pemenuhan hak asasi manusia yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata,” Pungkas Mualimin Abdi

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan, sebagai suatu komitmen untuk melaksanakan P5HAM, Pemerintah terus memperkuat aspek legislasi dan kebijakan HAM, baik di tingkat nasional maupun lokal. Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu menjadi tonggak kemajuan HAM di Indonesia.

“Dengan KUHP yang baru disahkan, Indonesia patut pula berbangga telah berhasil mengubah paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan mengedepankan prinsip keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dibandingkan pemenjaraan. Selaku Menteri Hukum dan HAM, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga Negara dan Pemerintah yang telah berperan, serta masyarakat sipil yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam proses penyusunannya,” ujar Yasonna H Laoly

Selain itu, Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini beberapa penghargaan juga diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat, atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM. Adapun penghargaan tersebut adalah:

a. 6 (enam) Menteri dan pimpinan tinggi Lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM ;

b. 10 Gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

c. 2 Gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM;

d. 170 Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM;

e. 7 Bupati/Walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM;

f. 1 Pemerintah Daerah yang responsif terhadap isu HAM global;

g. 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

h. 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.

Pada kesempatannya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menggarisbawahi segala capaian yang telah di raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat puas sampai pada titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,“ pungkasnya.

Peringatan Hari HAM yang ke-74 tahun 2022 diharapkan dapat menguatkan komitmen pembangunan HAM secara serentak di seluruh Indonesia, yang sejatinya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera melalui Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).

(Jek/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *