Beliadi Kesal Bakuda Babel Tak Berikan Informasi Akurat Terkait PAD : Jangan Bodohi Masyarakat!
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Beliadi tampaknya semakin berang terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel.
Dirinya menilai, Bakuda Babel tak memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang menjadi sorotannya, sehingga salah ditafsirkan oleh Wakil Ketua Komisi II Rantho sendhu di pemberitaan sebelumnya.
Dikatakan Beliadi, yang menjadi sorotannya adalah perbandingan pendapatan dari tahun 2022 ke 2023 yang mengalami penurunan sebesar Rp30 miliar. Dan bukan kenaikan pendapatan keuangan Pemprov dari APBD induk 2023 ke APBD perubahan 2023.
“Adanya penurunan pendapatan saya dapat laporannya dari Bakuda saat pertemuan di Banggar (Badan Anggaran DPRD),” jelas Beliadi, Kamis (24/8) kemarin.
“Jadi yang jadi sorotan saya year to year, dari tahun sebelumnya dan tahun ini. Dan datanya pendapatan kita itu turun Rp30 miliar, dari pendapatan tahun 2022 senilai Rp1,069 sekian triliun di 2023 hanya mencapai Rp1,039 triliun,” sambungnya.
Oleh karna itu, Ia pun meminta Bakuda Babel agar tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan menyajikan data yang salah.
“Jangan bilang ada kenaikan walaupun sedikit, saya tegaskan tidak ada kenaikan. Di 2023 itu lebih rendah dari 2022. Ini kita minta diperjelaskan biar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah,” tegas politisi Partai Gerindra ini
Hal ini juga, lanjut Beliadi, agar dapat diketahui oleh Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, dan tidak dibohong-bohongi dengan laporan yang salah.
“Supaya pak Pj Gubernur juga jelas, bahwa datanya seperti itu. Jangan sampai nanti laporan ke pak Pj lain, ke masyarakat lain dan data yang kami terima juga lain,” tukasnya.
Lebih lanjut, menurut Beliadi, apa yang disampaikannya ini bukan bermaksud untuk menjustifikasi Bakuda tidak bisa bekerja, melainkan bertujuan untuk mengarahkan Bakuda ke depan lebih fokus terkait pendapatan ini. Harus ada antisipasi jika tidak mau Pemprov Babel ini kolaps.
“Karena, kalau tidak disiapkan langkah-langkahnya dari sekarang, tahun depan kendaraan bermotor itu 40 persennya sudah milik kabupaten/kota, sementara kita belum menyiapkan sumber-sumber baru, inovasi yang baru untuk menggenjot PAD kita walaupun katanya pajak galian C akan kembali menjadi kewenangan provinsi, tapi galian C hanya berapa sih, kecil jumlahnya. Maka jika tidak kita antisipasi dari sekarang lalu menampilkan data-data yang dibuat-buat bagus padahal tidak bagus, di 2024 bisa-bisa Babel ini kolaps keuangannya,” pungkas Beliadi.
(JK)