Ratusan Masyarakat Gruduk Kantor Gubernur Babel, Pertanyakan Penyertaan Saham di WIUPK Blok Merbuk Kenari
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Ratusan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, pada Rabu (07/08/2024).
Diketahui, maksud kedatangan ratusan masyarakat ini untuk menanyakan pengambilan sikap atas kepastian penawaran saham yang diberikan oleh BUMN PT Timah kepada BUMD PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera dalam penyertaan saham di WIUPK Blok Merbuk Kenari, Kecamatan Koba, Kabupaten Bateng.
Seperti yang disampaikan oleh salah seorang perwakilan masyarakat yakni Hendri kepada awak media. Dikatakan dia, tujuannya datang untuk menemui Pj Gubernur karena dalam proses pelaksanaannya ada tiga identitas yang harus dilalui, baik itu dari PT Timah, BUMD Kabupaten Bangka Tengah, BUMD Provinsi Kepulauan Babel.
“Nah, bupati kami (bateng) dalam sisi penganggaran tidak akan mampu melakukan itu karena sistemnya ketok palu dulu dan sekarang baru dilakukan penganggaran. Jadi, sekarang ada sistem anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan setoran modal,” kata Hendri.
Maka dari itu, diakui Hendri, apabila kejelasan legalitas ini semakin tertunda sehingga masyarakat akan merasa sulit dan bupati mengirimkan surat bahwa bupati tidak berminat.
“Sementara sekarang dari BUMD Provinsi Babel sampai sekarang belum memberikan kepastian, atas kepemilikan saham dan itu tujuan kami datang kesini. Kalau memang BUMD Provinsi tidak punya uang untuk menyetor, tapi apabila tidak ya kami minta BUMD Provinsi seperti BUMD Bateng menyatakan tidak,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan menegaskan, bahwasannya ia tidak memiliki kapasitas dalam memutuskan terkait tuntutan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini.
Menurutnya, semua kebijakan ada di Pj Gubernur Bangka Belitung. Namun pihaknya telah mencatat seluruh aspirasi dan akan menyampaikannya kepada Safrizal Zakaria Ali.
“Tentunya yang harus memutuskan itu Pj Gubernur, jadi pada momen ini kami tidak berhak memutuskan,” ujar Eko Kurniawan, usai menggelar audiensi bersama perwakilan masyarakat.
Dikatakan Eko Kurniawan, seluruh yang disampaikan oleh masyarakat tentu akan menjadi atensi serius bagi pihaknya, termasuk dalam mengatasi permasalahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah.
“Memang persoalan bukan hanya di Bangka Tengah, tapi hampir seluruh daerah. Pj Gubernur serius untuk meminta bumd kita masuk disana, karena bumd juga bisa membantu keuangan daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, dalam untuk menentukan langkah kebijakan ini, Eko Kurniawan bersama perwakilan masyarakat pun sepakat untuk kembali melakukan audiensi secara langsung dengan Pj Gubernur Bangka Belitung.
“Intinya pak Pj Gubernur serius dan sudah melakukan rapat, terkendala masih kesiapan bumd kita. Dalam waktu dekat kita akan segera menjadwalkan kembali, agar Pj Gubernur secara langsung yang melakukan audiensi dengan masyarakat,” tutupnya.
(Jek)