Pemprov Babel Dihantui Defisit di 2025, TPP ASN Dipastikan Tidak Akan Dipotong
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Baru sehari selesai pelantikan, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2024-2029 langsung tancap gas dengan menggelar rapat dengar pendapat, bersama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Rapat yang dipimpin ketua sementara, Didit Srigusjaya ini guba membahas postur APBD 2025, di Ruang Banggar DPRD Babel, Rabu (25/09/2024).
Dalam rapat tersebut diketahui, keuangan di Pemprov Babel untuk 2025 nanti dipastikan tidak akan baik saja-saja, ada penurunan yang cukup signifikan dari Rp 3,1 triliun menjadi sekitar Rp 2,27 triliun atau nyaris menyentuh Rp 1 triliun.
“Hampir Rp 900 miliar kekurangan APBD untuk 2025, tugas kita bagaimana untuk menutup defisit dalam pembahasan APBD yang akan datang,” kata Didit, seusai rapat.
Persoalan defisit ini memang menjadi atensi, maka dari itu, DPRD bersama dengan Pemprov Bangka Belitung memastikan akan terus mencari solusi dan mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Untuk defisit, kita sudah punya solusi tapi gak perlu saya buka-bukaan disini karena kurang etis. Kami sudah punya solusi untuk mengurangi defisit, nanti akan kembali dibahas,” ungkapnya.
Kendati porsi keuangan tidak stabil, Didit Srigusjaya memastikan, bahwa tak ada wacana pemotongan tambahan penghasilan pengawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer di lingkungan Pemprov Babel.
Yang penting bagi kita sudah sepakat, untuk TPP ASN dan Honorer tetap tidak ada pengurangan ataupun pemotongan,” ujar Ketua sementara DPRD Provinsi Bangka Belitung ini.
Didit Srigusjaya menilai, TPP merupakan hak para ASN, sekaligus melalui TPP mampu menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.
“Ini hak mereka karena pertimbangan DPRD, suka atau tidak suka mereka adalah penggerak ekonomi. Artinya kita beda kalau TPP dinikmati eselon II sampai staf, kan banyak staf daripada kepala dinasnya jadi kalau dipotong tentunya akan menjerit,” tegasnya.
(Jek)