Pansus Kaget, PT Timah Kekeh Beroperasi di Laut Beriga : Jangan Sampai Jadi ‘Lautan Api’
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Upaya anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Desa Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, untuk membuat PT Timah menahan diri agar tidak beroperasi dulu di kawasan laut Batu Beriga dalam waktu dekat nampaknya tak membuahkan hasil.
Padahal, Pansus meminta PT Timah menahan diri setidaknya sampai mereka selesai bekerja dan mengeluarkan rekomendasi sehingga didapati win-win solution bagi pihak PT Timah dan masyarakat, bukan malah mengorbankan salah satu pihak saja. Kendati begitu, PT Timah bersikeras akan tetap melakukan penambangan di wilayah tersebut.
Demikian penolakan dari pihak PT Timah ini diketahui dalam rapat dengar pendapat (RDP), yang berlangsung secara terbuka di ruang Banmus DPRD Babel, Jumat (18/10/2024) siang.
“Kalo kami, nanti dari tim Pansus bekerja, kami mohon izin juga PT Timah juga akan tetap berkegiatan,” tegas Rian Andri, selaku GM Operasional dan Produksi PT timah Tbk.
Pernyataan dari pihak PT Timah ini sontak memancing reaksi dari para anggota DPRD Babel yang hadir dan pimpinan rapat sekaligus Ketua Pansus, Pahlivi Syahrun.
Pahlivi mengaku kaget mendengar pernyataan dari pihak PT Timah yang enggan menahan diri untuk tidak beroperasi, apalagi ditengah-tengah kondisi masyarakat Desa Batu Beriga yang sedang tidak baik-baik saja.
Pahlivi juga mengingatkan PT Timah agar berhati-hati, jangan sampai langkah yang diambil malah memicu konflik sosial di wilayah tersebut.
“Kami harapkan ini tidak memprovokasi konflik sosial, semua kita menyarankan begitu. Pak Mochtar juga jelas menyampaikan, artinya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mochtar bahwa kami kesana (desa Batu Beriga) kemarin itu gak bisa di damaikan oleh mereka kalo bapak tetap memaksakan diri, tolong itu jadi perhatian,” kata Pahlivi.
“Kita tadi sudah meredakan tensi bahwa ingin mencari win-win solution dalam kasus ini, tapi ketika PT Timah masih ngotot dan memaksakan diri, jangan sampai seperti kata buk Amel tadi based on viral, PT Timah malah bukan dikenal sebagai perusahaan multinasional yang produknya ekspor,” sambung Politisi Gerindra ini.
Apalagi menjelang Pilkada Babel ini, lanjut Pahlivi, jangan sampai memaksa aparat penegak hukum bekerja dua kali lipat, mengamankan Pilkada kemudian mengidentifikasi konflik sosial di wilayah Desa Batu Beriga.
“Kami juga bukan mengintervensi sekali lagi, Pansus juga, sekali lagi omongan teman-teman tadi bagaimana kita mencari jalan terbaik dulu, jadi seluruh pihak bisa mencari win-win solution, itu point-nya dalam pertemuan ini,” tukasnya.
Sementara salah satu anggota Pansus, Rina Tarol terlihat kesal mendengar pernyataan dari pihak PT Timah. Menurut dia, jikalau PT Timah ngotot ingin beroperasi di Laut Batu Beriga seharusnya menawarkan konsep yang berkelanjutan bagi masyarakat khususnya nelayan, sehingga para nelayan percaya dan dapat memberikan restu untuk bekerja.
“Kalo PT Timah berharap kami bekerja dan bapak berkegiatan, sama saja bapak memaksa kehendak lisan, padahal kalo bapak liat kondisi masyarakat disana sedang tidak baik-baik saja,” tegas Rina.
“Karna harapan saya tetap Desa Beriga zero tambang, jadikan desa nelayan yang makmur, kalo bapak mau nambang disana bapak kasih konsep biar nelayan itu percaya dengan bapak,” tegas Politisi Golkar ini.
Rina juga menghimbau, agar PT Timah berhati-hati, jangan sampai langkah yang diambil berakibat fatal dan menimbulkan konflik sosial di wilayah tersebut.
“Nanti jadi Beriga lautan api, itu kami semua tidak mau, tolong diinget bapak kami tidak mau rakyat bergunjing, PT Timah juga harus sadar, jangan dipaksakan,” tutupnya.
(JK)