BeritaDaerahNasionalPemerintahan

DPRD Babel Minta Kekosongan Jabatan Eselon Terisi Sebelum Pembahasan Anggaran 2025

Bagikan Berita

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Ketua Sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya meminta agar kekosongan jabatan eselon di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat segera isi oleh pejabat definitif.

Sebagaimana diketahui, ada 9 posisi eselon II yang saat ini masih mengalami kekosongan. Sedangkan di eselon III dan IV totol ada 48 kekosongan.

“Kita sangat menyayangkan ini, dan kita tidak bicara masa lalu, kita sepakat bahwa DPRD meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera mendefintifkan mereka pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di 9 OPD,” kata Didit kepada media usai menggelar RDP Bersama Pemprov Babel di Kantor DPRD Babel, Senin (21/10/2024).

Didit juga meminta, agar kekosongan posisi jabatan eselon saat ini dapat diisi sebelum pembahasan anggaran 2025.

“Karena jika masih Plt pertanggungjawabnya bagaimana, bayangkan jika itu diserahkan ke Plt dan sudah ada bukti mereka pasti bicara maaf pak, wewenang kami tidak ada. Jadi gimana, uangnya mau tapi programnya tidak mau,” cetusnya.

Dirinya menegaskan ke pihak eksekutif untuk tidak memandang sebelah mata persoalan ini. Nantinya, lanjut Didit, Komisi I DPRD Babel juga akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita bayangkan sudah 4 Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru 2 bulan sudah melantik 4 pejabat eselon. Jadi kita sepakat akan mengawal ini semua lewat komisi 1 dan Pj Sekda kita minta langsung ke Kemendagri untuk mempercepat hal ini,” jelas Didit.

Menyikapi hal ini, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto mengakui, bahwasannya  permasalahan teknis yang terjadi saat ini ada di masing-masing OPD.

Ia pun berkomitmen agar dapat menyelesaikan persoalan puluhan ‘kursi kosong’ di eksekutif, sehingga bisa segera diisi oleh pejabat definitif sebelum pembahasan anggaran 2025.

“Tentunya menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak DPRD, kami akan segera mungkin untuk mempercepat ini ke Kemendagri,” tutupnya.

Tata Kelola Pemerintah Provinsi Dinilai Amburadul

Banyaknya jabatan di lingkungan Pemprov Babel saat ini yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksanaan Harian (Plh) memang cukup mengagetkan para anggota legislatif periode 2024-2029 ini.

Anggota DPRD Babel, Muhtar Motong mengatakan, bahwa apa yang dilakukan pihak eksekutif hingga membiarkan puluhan jabatan eselon tak diisi oleh definitif adalah suatu kesalahan, dan terkesan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

“Kenapa kok kita mutasi dan rotasi sampai gak jalan? sampai dua tahun setengah ini luar biasa. ini saya anggap ada apa sebenarnya di Pemerintahan Provinsi ini,” kata Muhtar, dengan nada keheranan.

Screenshot 2024 10 21 20 15 29 02 1

Padahal, kata Politisi PKB ini, kunci kesejahteraan, keselamatan, kemakmuran rakyat, pembinaan rakyat, lahir dari kebijakan persoalan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan.

Namun apabila tata kelola keuangan sudah mengalami defisit dan tata kelola pemerintahan tidak baik juga sontak dirinya binggung mau kearah mana Provinsi Babel ini.

“Sangat kita sayangkan, saya jujur saja termasuk terkejut (kaget) maka kita tadi mendesak segera, nanti waktu pembahasan anggaran kedepan harus sudah selesai untuk Plt-Plh itu,” tegas dia.

“Karna kalo tidak selesai kami juga akan terganggu untuk membahas anggaran, bahkan kami ragu karna mereka (pejabat eksekutif -red) merasa Plt, otoritas mereka terbatas, kewenangan mereka terbatas, nanti kami yang repot di DPRD untuk membahas anggaran kedepan,” sambungnya.

Dirinya juga berharap, persoalan ini dapat diselesaikan sesegara mungkin ditangan Pejabat (Pj) Gubernur sekarang. Jikalau tidak, maka bukan tidak mungkin pembahasan anggaran 2025 akan tertunda.

“DPRD sifatnya kolektif kolegial, kemungkinan kami gak bahas anggaran. ketika kita tidak bahas anggaran yang paling rugi kan rakyat Babel, hanya gara-gara tak seberapa. Kami lihat pejabat eksekutif ini kok seperti ada keragu-raguan, padahal kita tidak berbicara secara personal loh tapi kita bicara aturan, kita bicara mekanisme loh,” pungkasnya.

(Jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *