Maryam Ingatkan Pemprov Babel Terkait Jabatan Plt Kepala Sekolah : Jangan Sampai Nanti Bermasalah
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Maryam mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Babel, agar dapat segera men-definitifkan Kepala Sekolah (Kepsek) di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih mengemban jabatan sebagai Pelaksanaan Tugas (Plt).
Hal ini disampaikan Maryam, usai menerima laporan dari masyarakat terkait masih adanya Kepala Sekolah di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Bangka, yang mengemban jabatan sebagai Plt dengan rentang waktu yang cukup lama.
Menurut Srikandi dari Partai Demokrat ini, persoalan dimaksud perlu disikapi sedini mungkin, agar tidak menyebabkan permasalahan administrasi bagi para siswa dan siswi di kemudian hari.
“Intinya saya mensupport Pemprov Babel supaya administrasi siswa dan siswi nanti tidak bermasalah, Kepala Sekolah di level SMA kita ini jangan sampai ada yang Plt, secepatnya di definitifkan,” kata Maryam, Selasa (22/10/2024).
“Karna pengaruhnya sangat besar kalo kita biarkan seperti ini, khawatir kalo lalai sampai dengan waktu proses (pergantian kepsek-red) pun agak lama ujung-ujungnya siswa kita sudah ujian, lalu terjadi penandatanganan ditingkat Plt. Persoalan ini tadi juga sudah kita ingatkan saat RDP bersama BKPSDM Babel dan juga dihadiri pak Sekda dan ini kita anggap sangat penting karna berkaitan dengan administrasi,” sambung Politisi dari Dapil Kabupaten Bangka ini.
Dikatakan Maryam, tidak ada alasan bagi Pemprov Babel untuk tidak merapikan persoalan Plt di tingkat Kepala Sekolah Menengah Atas. Karna menurutnya, hingga saat ini sudah banyak guru di Babel yang telah lulus uji kompetensi sebagai Kepala Sekolah dan dirasa siap di definitifkan.
“Jadi tidak ada alasan untuk menunda, biar lebih rapi lagi administrasinya. Supaya yang nantinya bertugas juga lebih bersemangat lagi,” tuturnya.
Dengan atensi yang disampaikan ini, Maryam juga berharap, dapat menjadi dorongan bagi Pemprov Babel agar lebih taat dalam menyangkut persoalan-persoalan sekecil apapun sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance.
“Ya tentu dengan adanya informasi dan data yang dimiliki sebenarnya kita lebih kepada mengingatkan kerapian administrasi dari semua aspek, termasuk pula pendidikan,” pungkasnya.
(Jek)