Dody Kusdian Minta Program Prioritas Sesuai Keinginan Masyarakat, Target PAD Ditingkatkan
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dody Kusdian meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Babel agar dapat menyusun program prioritas kedepan berdasarkan keinginan dari masyarakat.
Karna menurut Dody, sejauh ini para OPD dinilai tidak pas dalam menentukan sebuah prioritas. Bahkan, dia menyebutkan ada beberapa OPD yang bekerja tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga hal tersebut sangatlah disayangkan.
“Kita menginginkan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kemudian target, dewan mengawal itu mereka (OPD-red) harus melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal, jangan sembarangan atau hanya melakukan rutinitas seperti sekarang dan itu menjadi catatan kita,” kata Dody Kusdian kepada awak media, Jumat (08/11/2024) kemarin.
Pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal penuh seluruh program yang dilaksanakan kedepan, sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Disamping itu, lanjut Dody, untuk tahun 2025 pihaknya juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 1 Triliun, angka tersebut lebih tinggi dari yang diusulkan TAPD yang hanya berkisar Rp 700 miliar saja.
Dikatakan Dody, keinginan untuk meningkatkan target PAD itu tak terlepas dari banyaknya potensi yang belum terserap dengan optimal, seperti di sektor perikanan dan kelautan.
“Kalo bisa Rp 1 Triliun kenapaa kita tidak naikkan? karna potensinya besar. Oke Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nanti 2025 jadi option pajak, hampir 65 persen ke kabupaten/kota itu gak masalah, tapi banyak sektor lain yang bisa menjadi unggulan yang belum kita optimalkan, seperti kelautan barapa banyak lost pendapatan disana? Harusnya banyak pendapatan kita disana untuk membantu nelayan ,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.
“Hari ini mereka mau melaut berlayar saja harus ada izin ke pusat dan pungli yang luar biasa juga, jadi bagaimana mereka mau sejahtera. Ini harusnya kita kejar ke pusat bantu provinsi bagaimana agar nelayan-nelayan bisa sejahtera,” sambung dia.
Dari sektor industri juga tak kalah hebatnya jika bisa dioptimalkan menjadi sumber PAD, namun faktanya, kata Dody, banyak industri yang tidak memberikan efek kepada provinsi, contohnya seperti industri tambak udang.
Menurut dia, saat ini banyak tambang udang di Babel yang tidak membayar pajak ke daerah, hal tersebut disebabkan karna regulasi aturan yang ada saat ini tidak mengharuskan membayar pajak ke daerah.
Maka dari itu kedepan nanti, lanjut Dody, pihaknya akan memperjuangkan regulasi tersebut sehingga para pengusaha tambak udang ini bisa membayar pajak ke daerah dan menambah PAD bagi Babel.
“PAP (Pajak Air dan Permukaan) yang harus didorong, sehingga menambah pendapatan agar perusahaan tambak udang mai membayar PAP ini. Hari ini kecil sekali hampir tidak ada perusahaan yang mau membayar pajak itu, alasan mereka sumber air yang berasal dari laut tidak bisa ditarik pajaknya dan itu sesuai UU cipta kerja,” tutur dia.
Begitu pula dengan pajak-pajak lain untuk dapat lebih dioptimalkan, baik itu Pajak Alat Berat, perkebunan hingga dana bagi hasil dari perusahaan kelapa sawit dan lain-lain harus lebih digenjot.
Sehingga dapat meningkatkan PAD dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karna apabila hanya mengandalkan keuangan sekerang, lanjut Dody, masyarakat tidak akan sejahtera.
(Jek)