Beliadi Buka Suara, Usai Mendengar Jeritan Masyarakat Pulau Belitung Akibat Penertiban Tambang Timah
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Ketegasan aparat penegak hukum (APH) dalam menindak pelaku tambang khususnya sektor pertimahan yang ada di Bangka Belitung (Babel) memang patut diacungi jempol.
Buktinya, dalam Operasi Penertiban Tambang Ilegal (PETI) Menumbing 2023, Polda Bangka Belitung dan jajaran Polres telah berhasil mengungkap sebanyak 35 kasus dengan total 46 tersangka selama 12 hari operasi tersebut digelar.
Namun tanpa disadari, penertiban yang dilakukan itu akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, khususnya yang menggantungkan rezeki keluarganya dengan bekerja sebagai penambang timah.
Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, usai mendengar banyaknya keluhan dari masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
“Ya dua bulan terakhir saya banyak di telepon dan didatangi warga terkait banyaknya isu razia tambang, banyak masyarakat mengeluh susah cari timah ditambah banyak razia pula,” kata Beliadi, Selasa (19/09/2023).
Menurut Beliadi, kondisi masyarakat saat ini yang masih menggantungkan rezeki di sektor pertimahan tak terlepas dari gagalnya pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi, sehingga sebagian masyarakat Babel masih banyak bergantung hidup dari menambang timah.
“Kasian masyarakat keahlian lain tidak punya sumber (timah) satu-satunya dan dirazia, kebetulan saya tinggal di kampung, sehari-harinya bergaul dengan masyarakat yang sebagian besarnya berprofesi sebagai penambang,” bebernya.
Beliadi khawatir apabila razia tambang timah terus dilakukan maka akan berdampak terhadap sulitnya menghidupi sebuah keluarga. Bahkan yang lebih dikhawatirkan oleh Beliadi, hal itu berdampak terhadap pendidikan anak-anak lantaran kepala keluarga yang tidak mampu memenuhi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk bersekolah.
“Saya memohon kepada sahabat kami dari pihak kepolisian agar paham kondisi di masyarakat. saat ini pemerintah masih belum punya langkah pengalihan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, ada ribuan anak sekolah yang orang tuanya bergantung cari nafkah di timah, jika mereka diberhentikan sumber ekonominya, maka keberlangsungan sekolah mereka akan terancam dan bisa-bisa mereka putus sekolah,” jelas Politisi Partai Gerindra Dapil Kabupaten Belitung Timur ini.
Tak hanya itu, lanjut Beliadi, penertiban tambang timah juga ditakutkan berdampak terhadap banyaknya balita dan ibu menyusui yang kekurangan gizi akibat kepala keluarga yang tak bisa menafkahi karna tidak adanya pekerjaan lain.
“Karena tambang ini bukan cuma perkara legal atau ilegal, bukan cuma urusan hukum tapi lebih ke pada keberlangsungan hidup masyarakat. sebagaimana Pak Mahfud MD katakan bahwa hukum yang paling tinggi itu adalah melindungi keberlangsungan hidup manusia,” terang Beliadi.
“Jika perlu konstitusi pun boleh dilanggar untuk mempertahankan hidup masyarakat atau warga negara dan saya melihat itulah manfaat keberadaan tambang di Babel saat ini bagi sebagian besar masyarakat, kegagalan pemerintah membuka sumber ekonomi baru harus di tanggung oleh masyarakat dengan main sembunyi-sembunyi dengan penegak hukum,” sambung Wakil Ketua DPRD Babel ini.
Oleh karna itu, dirinya kembali memohon kepada aparat penegak hukum untuk dapat memberikan toleransi terhadap persoalan tambang rakyat, sembari pemerintah menyelesaikan usulan Wilayah Tambang Rakyat (WPR) yang saat ini sedang berproses.
“Saya mohon kepada sahabat, saudara-saudara saya aparat penegak hukum, terhadap masalah tambang rakyat ini harus ada penegecualian, tolerasi dan pembinaan yang humanis agar masyarakat penambang bisa bekerja mencari nafkah untuk anak istri dan keluarganya. sembari pihak eksekutif berupaya menyelesaikan usulan WPR yang saat ini sedang berproses,” harap Beliadi.
(Jek)