Beliadi Minta LHKPN Kades di Pulau Belitung Diperiksa, Kenapa?
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Para Kepala Desa khususnya yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung diduga terindikasi ‘bermain mata’ dengan CPCL masyarakat penerima plasma dan perusahaan perkebunan sawit.
Demikian hal itu, disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi, usai mendapat laporan langsung dari masyarakat, Rabu (12/03/2024).
“Saya medapat laporan beberapa Kades diberi banyak fasilitas dari perusahaan perkabunan sawit baik berupa proyek-proyek di perkebunan dan membangun ini itu untuk kepentingan pribadi menggunakan fasilitas perusahaan, yang sebenarnya dilarang karena ada hubunganya kekuasaan Kades dengan ruang lingkup usaha perkebunan sawit,” kata Beliadi, kepada laman media ini.
“Seharusnya menurut saya, proyek-proyek atau kegiatan di perusahaan perkebunan lebih manfaat jika dikerjakan dengan sistem padat karya,” sambung Politisi Partai Gerindra ini.
Untuk itu, dirinya berharap para Kepala Desa (Kades) yang wilayah desanya ada perusahaan perkebunan sawit agar dapat diperiksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan data-data yang dilaporkan. Terutama, para Kepala Desa yang tetap merasa ‘enjoy’ dengan plasma dibawah 20 persen dari kebun inti milik perusahaan perkebunan sawit.
“Saya menduga pembiaran kewajiban perusahaan ini ada imbalnya untuk Kades dan Pemerintah Daerah sehingga di biarkan tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan karena kalau tidak ada apa – apanya kewajiban perusahaan ini pasti mereka kejar untuk di laksanakan,” pungkasnya.
(JK/CMM)