Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI, Pemprov Babel dan Dua Kabupaten Lainnya Terima Penghargaan MCP
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (Rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), di Kantor Gubernur Babel, Selasa (8/2/2022).
Acara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, Abdul Fatah mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di Bangka Belitung.
“Selalu diingatkan di Pemerintah, bahwa pengawasan pembangunan, pelayanan masyarakat dan patuhi norma-norma standart dan kriteria. Selain itu, hal ini guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih, yang akuntabel agar dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita di Babel,” ungkap Wakil Gubernur Babel pada sambutannya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, pada kesempatan ini mengingatkan, kepala daerah se-Bangka Belitung untuk bergandeng tangan mewujudkan pemerintahan Babel Raya yang adil, makmur, tanpa korupsi.
“Tujuan koordinasi ini adalah supaya kita satu visi yang sama yaitu Babel Raya. Kedua untuk memahami posisi dan konsisten dengan posisi masing-masing, dan ketiga saling menguatkan,” kata Gufron.
Dia juga mengingatkan jenis-jenis korupsi dan bahaya korupsi yang harus dihindari setiap kepala daerah, aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan menyelenggarakan layanan publik untuk masyarakat.
Ia meminta agar fungsi pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terus diperkuat sebagai fungsi kontrol.
“APIP adalah pengerem agar tidak ada tindak korupsi, yang akan mengingatkan potensi dan risiko korupsi,” ujarnya.
Selain itu, Rakor juga memaparkan capaian dan perkembangan dari masing-masing Pemda.
KPK memberikan apresiasi kepada tiga Pemda yang memperoleh skor Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi se-Babel, yaitu Pemkab Bangka Tengah 76,2 persen, Pemkab Bangka 75,9 persen, dan Pemprov Babel 72,6 persen yang meraih skor di atas rata-rata skor pemda di Babel, yaitu 61 persen.
Untuk diketahui, Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), hal ini juga bertujan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan transformasi nilai dan praktek Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut, Ghufron menyampaikan skor MCP menggambarkan komitmen dan keseriusan Pemda melakukan langkah-langkah pencegahan. Namun demikian, katanya, Pemda tidak boleh berhenti pada capaian skor semata.
Menurutnya, skor MCP adalah angka-angka administrasi yang merupakan ikhtiar Pemda. Tugas Pemda untuk mengelola anggaran dan membelanjakannya secara transparan dan akuntabel.
“Serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Ghufron.
Delapan kepala daerah yang hadir dalam rakor juga diminta untuk menandatangani Fakta Integritas Aset Barang Milik Daerah (BMD).
Selain Bupati dan Walikota, rakor turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Babel, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Babel.
(Jek)