Legalitas Riwayat Pendidikan Komisioner Bawaslu Babel Dipertanyakan, Osykar : No Comment
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pangkalpinang menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pradugaan dari asumsi masyarakat terkait legalitas riwayat pendidikan kelima Komisioner Bawaslu Provinsi Kep Babel.
Menyikapi hal ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung (Bawaslu Babel) EM Osykar memilih untuk tidak berkomentar banyak.
Dirinya menegaskan, bahwa saat ini pihaknya hanya akan berfokus terhadap proses pengawasan untuk pemilu tahun 2024 nanti.
“Tahapan pemilu ini yang lagi berjalan, termin perbaikan, perekrutan pengawas kelurahan dan desa, saya no comment masalah itu,” jelas Osykar, saat di konfirmasi via telepon seluler, Kamis (26/01/2023) sore.
Dikatakan Osykar, bahwa pihak media pun dapat menelusur secara langsung prosedur-prosedur yang telah di lalui para Komisioner Bawaslu Babel yang terpilih saat ini.
Bahkan menurutnya, proses perekrutan hingga proses Pergantian Antar Waktu (PAW) para Komisioner Bawaslu Babel sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Jadi kalian media pun bisa menelusuri proses prosedur yang kami lalui, bukan tiba-tiba duduk. Kalo saya no comment bukan kapasitas saya menanggapi itu, kami fokus kepada tahapan pemilu yang sedang berjalan,” ucap Osykar.
“Teman-teman media sangat cerdas menyikapi hal tersebut karna dari awal proses perekrutan dan proses PAW sudah berjalan sesuai mekanisme dan prosedur,” tutupnya.
Sebelumnya, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pangkalpinang menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (26/01/2023).
Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pradugaan dari asumsi masyarakat terkait legalitas riwayat pendidikan kelima Komisioner Bawaslu Provinsi Kep Babel.
“Kami berharap ikhtiar hari ini dan sikap hari untuk menyampaikan pradugaan dari asumsi-asumsi masyarakat terkait legalitas riwayat pendidikan kelima komisioner Bawaslu,” kata Ketua cabang PMII kota Pangkalpinang, Suhardian Ramadhan, usai menggelar aksi tersebut.
Dirinya juga berharap, para pimpinan DPRD Babel dapat memanggil kelima komisioner Bawaslu Babel tersebut, dan mengecek keseluruhan dari riwayat pendidikannya.
“Kami berharap dari pimpinan daerah bisa memanggil kelima komisioner Bawaslu, kami tidak menuduh kami hanya menyampaikan asumsi pradugaan dari masyarakat terkait legalitas riwayat pendidikan kelima komisioner Bawaslu Babel,” ucapnya.
Lebih lanjut, Suhardian turut menegaskan, apabila aksi yang di gelar hari ini tidak di tindaklanjuti, maka pihaknya akan menggelar aksi damai dengan jumlah mahasiswa yang lebih besar.
“Kalo tidak di tindaklanjuti dari pimpinan daerah maka kami akan adakan aksi selanjutnya. Kita sudah kaji kita sudah punya, bagaimana kita disini kita berharap apa yang kita sampaikan bisa di tindak lanjuti,” pungkas Ketua PMII cabang Kota Pangkalpinang.
(Jek)
Artikel ini membuka pintu pembicaraan yang penting mengenai transparansi dan integritas dalam pemerintahan. Legalitas riwayat pendidikan seorang komisioner Bawaslu Babel yang dipertanyakan menggugah rasa ingin tahu publik. Menyusul berita ini, masyarakat tentu berharap adanya klarifikasi yang transparan dari pihak berwenang untuk menjelaskan situasi ini.
Tentu saja, penting bagi publik untuk memiliki keyakinan penuh terhadap para komisioner yang bertanggung jawab atas integritas pemilihan umum. Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan, dan dalam hal ini, pemerintah harus bersedia memberikan penjelasan yang jelas dan akurat.
Sikap “No Comment” dari Osykar, meskipun merupakan haknya, mungkin tidak memberikan keyakinan kepada masyarakat. Sebagai figur publik, terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan publik adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang memadai guna memulihkan kepercayaan publik.
Semoga pihak berwenang segera memberikan klarifikasi yang komprehensif sehingga publik dapat memahami dengan baik situasi ini. Ini adalah langkah penting menuju transparansi yang lebih besar dan menjaga integritas lembaga pemerintah serta memperkuat kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya.