Mudahkan Petani Babel, Ombudsman Inginkan Platform Digital Penyaluran Kartu Tani Menyatu
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Ombudsman RI berencana mengusulkan agar platform digital dalam menyebarkan Kartu Tani dilakukan melalui satu pintu saja.
Hal ini untuk memudahkan para petani khususnya di daerah Bangka Belitung (Babel) serta untuk memastikan penyaluran Kartu Tani dapat tepat sasaran dan tidak mendapatkan kendala yang berarti.
Keseriusan dalam mengawasi penyebaran Kartu Tani ini, juga akan disampaikan Kepala Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dalam pertemuannya bersama pihak Bank BRI yang dijadwalkan pada siang nanti.
“Saya nanti siang sekitar jam 1, akan rapat bersama Bank BRI untuk membahas kesiapan Kartu Tani, terutama proses integrasi digitalnya,” kata Yeka, usai menghadiri launching Gerakan Pangan Murah (GPM) yang serentak dilakukan secara nasional, di Taman UMKM, Senin (26/06/2023).
“Karna selama ini ada tiga platform digital penyebaran Kartu Tani itu, milik Himbara , PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Ombudsman mendorong agar tiga ini menjadi satu lebur, nah kebetulan Babel ini salah satu pilot projectnya, ada sekitar 81 kios tani yang nanti akan kami periksa, sudah bisa terintegrasi atau belum,” beber Kepala Ombudsman RI ini.
Pihaknya juga mendorong agar platform digital tersebut sudah dapat berjalan pada hari selanjutnya (27/06). Sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para petani yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Tani.
“Kalo belum running ya kita paksakan bagaimana caranya agar bisa running. Karna kemarin itu saat tercerai-berai orang ada yang pakek aplikasi Kementerian, ada aplikasi PT PI, akhirnya membingungkan dan menyebabkan potensi terhadap kelebihan salur yang sekarang kisaran Rp 180 miliar, artinya PT PI jadi pihak yang dirugikan,” ungkap Yeka.
Lanjut Yeka, pihaknya juga meminta adanya antisipasi terkait kendala baru yang mungkin akan dihadapi dalam penyaluran Kartu Tani tersebut.
Oleh karna itu, dirinya menegaskan kepada pihak Bank BRI untuk lebih mendekatkan pelayanan ke Kios Tani, agar dapat mengantisipasi segala kendala dalam penyaluran Kartu Tani di wilayah Babel.
“Ombudsman sebetulnya sudah menggawangi persolan ini, dengan menyarankan kepada pemerintah seenggaknya penebusan itu bisa dilakukan secara kelompok, tapi juga bisa dilakukan secara individu. Intinya harus ada mitigasi,” tutupnya.
(Jek)