BeritaDaerahNasionalPemerintahan

Beliadi Dorong Penambahan Kuota BBM Untuk Nelayan

Bagikan Berita

Pangkalpinang,BERITACMM.com

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar dapat menambah kuota Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pertalite bagi nelayan Babel.

Dikatakan Beliadi, usulan tersebut beranjak dari banyaknya keluhan masyarakat yang berdiam di pulau-pulau kecil di wilayah Babel khususnya nelayan yang berada di Selat Nasik Belitung dan di Penutuk Bangka Selatan, terkait kebutuhan untuk penambahan kuota Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (pertalite) untuk nelayan.

Demikian hal ini disampaikan Beliadi, Kamis (03/08/2023), usai dirinya bersama Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Heryawandi mendatangi kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, kemarin.

“Babel saat ini merupakan maskot tonggak awal ASEAN Blue Economy yang membantu mempromosikan potensi kekayaan maritim  tentunya hal tersebut, salah satunya harus didukung dengan nelayan yang profesional dalam pembudidayaan, pemanfaatan dan pengolahan potensi hasil laut,” kata Beliadi.

Selain itu, lanjut Beliadi, hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan pada nelayan salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan BBM melalui SPBUN. Dimana di selat Nasik sendiri sudah memiliki SPBUN dan untuk di Bangka Selatan tinggal petunjuk teknis yang masih dalam proses.

“Terkait pendistribusian BBM secara umum baik sekali, hanya saja perlu penambahan kuota 200 KL/bulan untuk Solar dan 250 KL/bulan untuk Pertalite. Sementara SPBUN Bangka Selatan sudah ada tinggal menunggu  kelengkapan persyaratan teknis saja,” lanjutnya.

Oleh karenanya, politisi Gerindra ini meminta dukungan BPH Migas untuk dapat berkolaborasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Pemprov Babel dan Disperindag guna melakukan penambahan kuota BBM bagi nelayan-nelayan yang ada di Pulau Bangka maupun di Belitung.

Berkenaan usulan tersebut, lanjut Beliadi, bahwa Komite BPH Migas akan mempelajari dan mengirimkan tim untuk melakukan pendataan dan survei ke lokasi. BPH Migas juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Babel, Pertamina dan Hiswana Migas sehingga permasalah yang dihadapi nelayan dapat segera ditindaklanjuti secepatnya agar kebutuhan akan BBM dapat segera terpenuhi.

Pihaknya juga, kata Beliadi mengucapkan terima kasih  kepada BPH Migas sudah mau menerima keluhan masyarakat kepulauan ini.

“Semata-mata ini kami lakukan guna peningkatan ekonomi kerakyatan dan wujud pelaksanaan tugas kami sebagai wakil rakyat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Bangka Belitung,” tutup Beliadi.

(Jek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *