Diminta Evaluasi Penempatan Pj Gubernur Suganda, DPRD : Keputusan Ada di Kemendagri
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Tokoh masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Bangka Belitung (Babel) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Babel dapat mengevaluasi ulang penempatan Pejabat (Pj) Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu.
Pasalnya, Pj Gubernur Suganda dinilai telah membuat kondisi Babel menjadi tidak kondusif dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial.
Demikian hal ini disampaikan perwakilan Forum Peduli Masyarakat Babel, Zulkarnain Syamsudin, usai menggelar audiensi dengan pihak DPRD Babel, di Ruang Banmus, Senin (28/08/2023).
“Kita sudah punya 4 Pj Gub pengganti seperti Pak Temenggung, Pak Amur Hasiem yang dalam 1 tahun selesai pemekaran kabupaten, Ridwan Djamaluddin juga tidak seperti ini,” kata Zulkarnain.
“Sekarang dengan Pj Gubernur Suganda ini ada gusaran-gusaran dan gesekan-gesekan yang tidak sedap semua statement yang negatif tidak ada penyelesaiannya yang ada hanya timbul kegusaran,” tuturnya.
Menurut Zulkarnain, seorang pemimpin tidaklah pantas mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh sebuah daerah.
“Omongan ini penting bagi seorang pemimpin, sudah menyebar isu dia pulang tidur. Dengan mulutnya bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan jangan menimbulkan permasalahan yang lain seperti ASN yang sudah terpetak-petak,” tegas Zulkarnain.
Tak hanya itu, kegaduhan yang saat ini terjadi di Babel, lanjut Zulkarnain, juga tak terlepas dari lemahnya pengawasan dari pihak DPRD Babel.
“DPRD Wakil kita jika berfungsi dengan baik tidak akan terjadi yang seperti ini karna DPRD ada kekuatan dan kekuasaan, ada hak bertanya dan hak angket. Ini terjadi karena fungsi DPRD tidak kuat. Kita ingatkan DPRD akan fungsi-fungsinya, jika fungsi DPRD kuat tidak perlu kita kesini,” jelasnya.
Lebih jauh, dirinya juga meminta Pj Gubernur Suganda untuk melihat dampak dari setiap statement yang disampaikan ke publik. Jangan sampai perkataan itu membuat gaduh dan keresehan di kalangan masyarakat.
“Siapa yang mau jadi raja silahkan tapi jangan meraja, yang ada hanya keresahan omongan Gubernur, jangan sama dengan masyarakat pinggir jalan karna omongan mereka itu seperti pedang. Kita akan kawal ini jika DPRD lama kita akan ke Kemendagri,” pungkasnya.
Fungsi DPRD Babel Lemah?
Forum Peduli Masyarakat Babel menilai bahwa fungsi controling dari pihak DPRD Babel masih sangat lemah.
Hal itulah yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kegaduhan di negeri Serumpun Sebalai saat ini.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi menegaskan bahwasanya hal itu tidaklah benar.
Sejauh ini juga, lanjut Herman, pihaknya selalu melantangkan suara terkait permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, salah satunya tentang PPDB.
“Sebenarnya tidak juga, kami menyikapi banyak bersuara tentang PPDB, kawan-kawan kan juga tau waktu itu, kita memanggil PJ Gub dan Diknas juga kan, walaupun sampai hari ini masalah PPDB informasi yang kita dapat itu belum selesai juga,” terangnya.
Selain itu, terkait masalah tuntutan Forum Peduli Masyarakat Babel, Herman menegaskan akan tetap meneruskan aspirasi tersebut ke Kemendagri.
“Karna ini lembaga aspirasi jadi kita hanya meneruskan aspirasi masalah keputusan hasil evaluasi kewenangannya ada di Kemendagri,” tutupnya.
(Jek)