RAPBD Tahun Anggaran 2024 Babel Bakal Diputuskan Bulan Depan
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), baru saja selesai menjadwalkan agenda yang akan dilakukan pada bulan November 2023 mendatang.
Adapun penetapan agenda untuk November 2023 ini berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (31/10/2023).
Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan, nantinya memang akan ada beberapa kegiatan yang bakal difokuskan untuk bulan depan, salah satunya Rapat Paripurna Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta pengambilan keputusan Rancangan Pengambilan Keputusan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2024 yang akan berlangsung serentak pada Kamis (30/11) nanti.
“Bulan ini kita akan ada pembahasan anggaran karna ini sudah tahap pembahasan RAPBD 2024, itu fokus untuk bulan depan,” katanya kepada Berita CMM, usai kegiatan.
Selain itu, lanjut dia, bakal ada agenda rancangan peraturan daerah dan juga penyelesaian pekerjaan pansus yang hingga saat ini masih terus berjalan.
“Lainnya ya itu tadi penyelesaian raperda hingga pansus, RAPBD 2024 dan kegiatan-kegitan lain yang bersifat internal,” tutur Ketua DPRD Babel ini.
Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu menandatangani MoU kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas flapon anggaran sementara (KUA – PPAS) tahun anggaran 2024 bersama DPRD Babel berlangsung di ruang rapat anggaran DPRD Babel, Selasa (12/09/2023).
Dikatakan Suganda, rancangan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 3,072.677.941.109 Triliun Rupiah lebih meningkat sebesar Rp 27,190.970.995, 70 miliar rupiah, lebih dari APBD tahun 2023 sebesar Rp 3.047.486.970.113 Triliun Rupiah lebih.
Dengan pendapatan sebesar Rp 2.623.820.590.900. Belanja Rp 2.971.484.889.917 sementara untuk pembiayaan sebesar Rp 359.664.299.917.
“Penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Ini adalah komitmen kita untuk mencapai kemandirian keuangan, efesien, pelayanan publik yang lebih baik,” jelas PJ Suganda.
(Jek)