Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah, Dua Tersangka Tindak Pidana Perpajakan Diserahkan ke Kejari Bangka
BANGKA,BERITACMM.COM
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung bersama Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Kepolisian Daerah Bangka Belitung, menyerahkan 2 (dua) orang Tersangka berinisial L dan PA, beserta barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Bangka, Provinsi Bangka Belitung, untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, Selasa (05/03/2024).
Seperti diketahui, Penyerahan tersangka merupakan tahap II (P-22) dalam proses penyidikan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada hari Rabu (24/01/2024) lalu.
“Tersangka L dan PA melalui CV. NM diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa/Tahun Pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2020 dan/atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi,” ungkap Teguh Pribadi Prasetya, Kepala Bidang P2humas
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, Selasa (05/03).
Teguh menerangkan, tindak pidana dimaksud melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d) beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Sementara itu, dikatakan dia, untuk kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan tindak pidana perpajakan tersebut mencapai Rp650 juta.
“Langkah ini merupakan upaya terakhir penegakan hukum perpajakan,” ucap Kepala Bidang P2Humas ini.
Lanjut Teguh, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung telah melakukan langkah persuasif dan memberi kesempatan kepada tersangka untuk menempuh upaya hukum administratif dengan membayar pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 44B ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Namun, Tersangka tidak memanfaatkannya sehingga proses penegakan hukum harus dilanjutkan ke tahap penuntutan.
“Penyelesaian proses penyidikan sampai dengan tahap penyerahan tersangka merupakan kerja sama yang baik antara Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Bangka,” tuturnya.
“Hal ini menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dalam rangka upaya penegakan hukum di bidang perpajakan, memberikan peringatan dan efek jera bagi para pelaku lainnya serta untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tegas Teguh.
(Jek)