Pemprov Babel Buat Beliadi ‘Berang’, Rekom Pansus TBS Sawit Belum Juga Dieksekusi
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) lagi-lagi membuat Wakil Ketua DPRD Babel dari Partai Gerindra, Beliadi berang.
Pasalnya, rekomendasi yang telah di sampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) TBS Sawit DPRD Babel mengenai persoalan PT Foresta Dwikarya Lestari dengan masyarakat, serta menyangkut persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit di Babel, belum juga di eksekusi hingga saat ini.
“Kita rekomendasi agar 600.000 Hektar lebih kebun sawit yang ada di Babel segera perintahkan sesuai aturan dimana memfasilitasi 20 persen untuk kebun rakyat atau berikan plasma untuk rakyat 20 persen,” katanya, kepada laman media ini, Rabu (20/03/2024).
Menurut Beliadi, apabila aturan tersebut ditegakkan maka akan banyak sekali masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.
Beliadi juga menekankan kepada pihak eksekutif, untuk mencabut izin dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit apabila enggan mentaati aturan yang telah ditetapkan tersebut.
“Akan ada 125.000 Keluarga dapat kebun plasma jika kita tegakan aturan ini, jika perusahaannya bandel setop saja, bila perlu ancam pencabutan izin. ini bentuk langkah konkrit kami DPRD dalam membuat terobosan ekonomi pasca timah,” tegas Politisi Gerindra ini.
Namun sayangnya, Beliadi melihat belum ada gerak-gerik dari pihak eksekutif untuk merealisasikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus TBS Sawit ini.
“Tapi kami liat Pj Gubernur ini, apa tidak baca atau tidak paham rekomendasi pansus sawit? Karna belum satupun di esksekusi ditengah langkah nyata penyelamatan ekonomi masyarakat yang sudah sangat di perlukan. Tolong Pj Gubernur melek sedikit dengan permasalahan masyarakat sekarang,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Beliadi juga menyinggung wacana Pj Gubernur Safrizal untuk melakukan rotasi terhadap pejabat-pejabat eselon di Pemprov Babel.
Menurutnya, tidak apa-apa jika ingin melakukan rotasi namun jangan sampai lupa terhadap persoalan ekonomi yang saat ini melanda Babel.
“Pj musti banyak turun kebawah, di mana saat Ramadhan seperti ini sumber ekonomi rakyat yakni timah di darat sedang lumpuh dan memberikan dampak besar terhadap masyarakat,” ujarnya.
“Saya melihat baik Kabiro Ekonomi, ESDM, tenang-tenang saja nunggu gajian tiap awal bulan, sedangkan di bawah masyarkat menangis gara-gara korupsi di PT Timah, yang secara tidak langsung berimbas ke seluruh masyarakat,” sambung Beliadi.
Dirinya juga meminta Pemerintah lebih fokus lagi dalam mengembalikan pergerakan ekonomi rakyat, bukan malah sibuk memainkan drama-drama yang tidak penting.
“Kami DPRD bersama Kajati sudah memulai ekonomi pasca timah dengan membuat Pansus Sawit dan sudah di paripurnakan, dimana kajian sudah membatasi penadah ilegal,” tutupnya.
(JK/CMM)