Permasalahan Tata Kelola Timah jadi Fokus Pembahasan AITI Bersama DPRD Babel
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel bersama Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (6/3/2023).
Pada RDP yang digelar kali ini, fokus pembahasan tertuju pada penataan pertambangan timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, karna dianggap kerap menjadi masalah tiap tahunnya.
Dalam hal ini, Ketua AITI, Ismiryadi yang akrab disapa Dodot mengatakan, bahwa pihaknya sengaja menyurati DPRD Babel untuk beraudiensi terkait kondisi pertimahan yang terjadi akhir-akhir ini. Agar dapat disikapi dengan cepat oleh pemangku kebijakan yang ada di daerah.
“Kami sengaja datang kesini, ingin menyampaikan dan menanggapi soal perkembangan timah seperti di media itu, ada stop ekspor timah dan hilirisasi,” kata Dodot.
Sebagai pengusaha timah, menurut Dodot, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni terkait hilirisasi pertimahan. Akan tetapi, harus jelas terlebih dulu secara regulasi.
“Regulasinya mana, apalagi sejak tahun 1976 terkait hilirisasi ini pun sudah ada, yakni berdirinya Peleburan Timah (Peltim) di Muntok yang diresmikan Soeharto selaku presiden kala itu,” tegas Dodot.
Dirinya pun menyampaikan, apabila ingin belajar masalah pertambangan silakan ke Babel, sebab sejak dulu di Babel sudah ada hilirisasi tambang.
“Timah ini kan di ekspor bukan dalam bentuk bahan baku tapi dalam bentuk hilirisasi kadarnya sudah 99 persen, berbeda dengan nikel yang baru 6 persen,” tandasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi mengungkapkan, bahwa pada dasarnya pihak AITI mendukung pengembangan terkait hilirisasi timah ini. Akan tetapi, harus didasari dengan regulasi yang jelas.
“Menurut saya, kawan-kawan dari AITI ini setuju dengan pengembangan hilirisasi timah, akan tetapi pemerintah harus siap terlebih dahulu, terutama masalah regulasi nya,” kata Herman usai RDP.
Dijelaskan Herman, permasalahan tata kelola pertambangan timah saat ini begitu dilema, antara regulasi dan periuk nasi.
Oleh karna itu, dirinya meminta pemerintah khususnya agar dapat mengatur regulasi tersebut dengan baik. Selain itu, dirinya juga meminta masyarakat untuk bijak menyikapi setiap persoalan terkait urusan pertambangan ini.
“Mari diatur regulasinya, kelola dengan baik, berikan kejelasan kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dapat merasa tenang dalam mencari nafkah,” ucap Ketua DPRD Babel ini.
Lebih lanjut, Ia juga menyarankan PJ Gubernur Babel agar dapat mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan.
Apalagi mengingat, bidang pertimahan tersebut salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang ada di negeri serumpun sebalai ini.
“Saya sangat menyarankan, apapun kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur harus pro kepada masyarakat Babel, sebentar lagi puasa, terus lebaran, perekonomian menurun akibat masyarakat tidak bisa bergerak dibidang pertimahan. Saran saya, negara harus hadir untuk memberi solusi yang terbaik tentang pertimahan di Babel ini,” pungkasnya.
(Jek)