PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang kembali mengoptimalkan pemberian hak integrasi kepada warga binaan sebagai salah satu langkah mengurangi persoalan overcapacity dan overcrowding di dalam lapas. Sebanyak 16 warga binaan pada kesempatan ini memperoleh pembebasan bersyarat setelah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial warga binaan agar dapat kembali berperan di tengah masyarakat secara bertanggung jawab.
Seluruh proses pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mulai dari verifikasi administrasi, penelitian kemasyarakatan, hingga penetapan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Novriadi, menyampaikan bahwa program hak integrasi bukan sekadar langkah teknis untuk mengurangi kepadatan penghuni lapas, melainkan juga merupakan implementasi nyata dari filosofi pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.
Ia menjelaskan, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Novriadi memaparkan terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum seorang narapidana memperoleh pembebasan bersyarat.
Pertama, petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap narapidana yang akan diusulkan dengan memeriksa pemenuhan syarat-syarat, di antaranya telah menjalani dua pertiga masa pidana dikurangi remisi dengan ketentuan minimal sembilan bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, kelengkapan dokumen wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku selama menjalani masa pidana di lapas.
Selanjutnya, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administratif maupun substantif yang telah dipenuhi narapidana.
Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut, maka usulan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Wilayah kemudian melakukan verifikasi sebelum hasilnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pada tahap berikutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi atas usulan tersebut paling lama tiga hari sejak diterima dari Kepala Lapas. Jika disetujui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat.
Keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan melalui tahapan proses yang ditetapkan hingga terbit keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
Berita
Post