PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan bahwa Surat Edaran Wali Kota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyampaian Bukti Lunas Pajak Kendaraan Bermotor (BL-PKB) tidak berkaitan dengan pengurangan ataupun penahanan hak pegawai.
Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai upaya membangun budaya taat pajak dan meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, mengatakan aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
"Surat edaran ini disusun dengan semangat pembinaan dan edukasi. Harapannya, aparatur pemerintah dapat menjadi contoh dalam membangun budaya taat pajak yang pada akhirnya ikut mendukung pembangunan daerah," ujar Budiyanto.
Ia menegaskan, penerbitan surat edaran tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk memengaruhi hak pegawai dalam menerima gaji. Pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu maupun PJLP tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menahan ataupun mengurangi hak pegawai atas pembayaran gaji. Hak pegawai tetap dipenuhi sebagaimana mestinya," tegasnya.
Menurut Budiyanto, pemerintah memahami setiap kebijakan berpotensi menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, Pemkot Pangkalpinang memberikan penegasan agar substansi Surat Edaran Wali Kota dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia menjelaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah menumbuhkan kesadaran kolektif aparatur mengenai pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung implementasinya, seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan sosialisasi kepada pegawai melalui pendekatan yang komunikatif, persuasif, dan humanis. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sesuai tujuan yang diharapkan dan berjalan secara efektif.
"Pemerintah Kota Pangkalpinang selalu terbuka terhadap berbagai masukan yang bersifat membangun. Evaluasi akan terus dilakukan agar setiap kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan hak-hak pegawai maupun prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tutup Budiyanto.
(JK/Rill)
Berita
Post
Pemkot Pangkalpinang Klarifikasi Surat Edaran BL-PKB, Hak Gaji Pegawai Dijamin Tetap Dibayar