Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

17 SPPG di Kota Pangkalpinang Telah Kantongi SLHS, Dinkes-BGN Beri Warning


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Seluruh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin keamanan pangan.

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maksimal satu bulan setelah mulai beroperasi, jika tidak ingin operasionalnya dihentikan.

Terkait dengan hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang melalui Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Abdus Sihabudin, menjelaskan bahwa saat ini ada 19 dapur SPPG yang beroperasional di Kota Pangkalpinang.

Dimana dari 19 SPPG tersebut, 17 SPPG telah mengantongi SLHS dan 2 lainnya masih dalam tahap pengajuan.

"Sementara sampai hari ini ada 19 Dapur SPPG yang beroperasional, diantara 19 itu ada 17 Dapur SPPG yang telah memiliki sertifikat layak higienis yang 2 masih dalam proses pengajuan layak higienis," kata Abdus, Rabu (29/04/2026).

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Abdus Sihabudin (foto : Berita CMM)

Sementara untuk 2 SPPG yang sempat di suspend oleh BGN, kata Abdus, saat ini telah mulai beroperasi kembali dan pihaknya pun telah turun untuk memberikan pengetahuan kepada jajaran SPPG dimaksud agar dapat mengimplementasikan SOP SLHS sesuai dengan aturan.

"Kita sudah turun kemarin dengan tim Dinas Kesehatan dan Kesmas untuk meriview kembali pengetahuan relawan, kepala dapur dan mitra terkait dengan penerapan sop SLHS ini. Alhamdulillah pemahaman mereka bagus sih," ungkapnya.

"Hanya kami menekankan kembali kepada dapur-dapur jangan hanya sekedar teori tapi prakteknya mereka harus menerapkan secara utuh terkait SOP SLHS ini," sambung Abdus.

Disisi lain, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang saat ini juga rutin melakukan pengawasan terhadap sejumlah SPPG tersebut, baik untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan dan lain-lain.

"Kami ada dua pengawasan, satu yang dilaksanakan teman-teman Kesmas itu satu bulan sekali, itu kita inspeksi lingkungannya , kalopun ada beberapa temuan harus mereka perbaiki dan Dinas Kesehatan itu turun 3 bulan sekali untuk pengawasan secara bersamaan," tuturnya.

Kendati begitu, Abdus berharap, seluruh jajaran di dapur SPPG dapat memperkuat pengawasan tersebut dari dalam internal juga, sehingga SLHS yang telah dikeluarkan tidak terkesan menjadi formalitas semata.

"Kami berharap dapur SPPG jangan hanya berharap dari tim kesehatan, yang kami harapkan dari seluruh tim relawan, tim kepala dapur dan mitra, pengawasan kedalam mereka (internal-red) yang harus difokuskan dan tekankan. tapi kalo teman-teman tidak menjalankan setiap SOP dalam setiap proses dapur SPPG ini maka akan sia-sia SLHS itu," imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN RI, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, memberikan warning kepada seluruh mitra SPPG di Bangka Belitung agar dapat segera memiliki SLHS, terhitung paling lama 30 hari sejak dinyatakan beroperasional.

"Arahan kami adalah 30 hari sejak dinyatakan operasional, mitra wajib mendaftarkan kepada Dinas Kesehatan untuk melalui proses mendapatkan SLHS, apabila 30 hari tidak juga mendaftar berarti tidak punya itikad baik, itu di suspend," katanya, saat diwawancarai Berita CMM, ketika berada di Bangka Belitung, pada 17 April 2026 kemarin.

"Termasuk apabila sudah mendaftar satu bulan SLHS tidak keluar, juga bukan karna kesalahan administrasi dari Dinas Kesehatan tapi memang dari mitranya tidak memenuhi persyaratan itu bisa di suspend," tegasnya lagi.

(JK)



Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.