Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

2 Pejabat BNI Jadi Tersangka Kasus Dana Pascatambang PT Kobatin, Masyarakat Desak Kejati Buru Aktor Utama

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) telah menetapkan dua pejabat Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin periode 2014-2025.

‎Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup. Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba meminta Kejati Babel mengusut lebih jauh dan membongkar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk aktor utama di balik persoalan dana jaminan pascatambang tersebut.

‎Adapun kedua pejabat BNI yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Eva Dwi Yuliani, selaku Wakil Kepala Cabang Bidang Pelayanan tahun 2023, dan Marina, selaku Penyelia Customer Service.

‎Keduanya ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel pada Kamis (1/10/2026), setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Babel Nomor: Print-1425/L.9/Fd.1/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026.

‎Perwakilan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba, Syahrial, mengatakan bahwa masyarakat sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Tengah dan Kejari Bangka Selatan di Kantor DPRD Bangka Tengah.

‎Dalam audiensi tersebut, masyarakat berharap dana pascatambang yang masih tersisa dapat tetap digunakan sesuai dengan program pascatambang PT Kobatin.

‎Pasalnya terungkap dalam audiensi pada saat itu, Syahrial menjelaskan, Kementerian ESDM juga telah menyampaikan bahwa dana pascatambang PT Kobatin baru digunakan kurang lebih 52 persen. Sementara itu, total keseluruhan dana pascatambang PT Kobatin disebut mencapai 16,700 juta USD.

‎Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi langkah tegas Kejati Babel dalam mengusut perkara tersebut.

‎‎"Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. harapan kami sebetulnya terhadap program pascatambang PT kobatin sesuai dengan audiensi kami beberapa waktu yang lalu berharap terkait dengan sisa dana yang masih ada itu harapan program pascatambang bisa dilanjutkan oleh PT Kobatin melalui pihak yang ditunjuk dalam hal ini Kurator," kata Syahrial, Selasa (06/10/2026).

‎Menurut Syahrial, masyarakat juga meyakini perkara tersebut tidak hanya melibatkan dua pejabat BNI yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

‎Pasalnya, setelah PT Kobatin dinyatakan pailit, kegiatan pascatambang PT Kobatin dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas pengadilan.

‎"Kami mendukung dan kami berharap tentunya kita meyakini bukan hanya dua orang ini (Pejabat BNI-red) yang terlibat karna dua orang ini kan pegawai Bank, sedangkan kita tau selama ini kegiatan pasca tambang setelah PT Kobatin dinyatakan pailit ini dikelola oleh Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas pengadilan niaga Jakarta," ungkapnya.

‎Karena itu, Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba meminta Kejati Babel tidak berhenti pada dua tersangka dari pihak BNI.

‎Mereka berharap penyidik dapat mengungkap pihak yang dinilai memiliki peran lebih besar dalam dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin periode 2014-2025.

‎"Ya kami berharap nanti tidak ada tebang pilih dalam memproses masalah ini, kita berharap aktor utamanya itu bisa diungkap," tegas Syahrial.

‎Sebelumnya diberitakan, Aspidsus Kejati Babel Corneles Geeb Paulus Heydemas mengatakan, kedua tersangka diduga secara melawan hukum melakukan pencairan dana jaminan pascatambang PT Kobatin yang saat itu dikuasai Ditjen Minerba kepada kurator untuk dijadikan harta pailit dalam proses kepailitan PT Kobatin.

‎"Jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Kobatin sehingga tidak bisa dijadikan boedel atau harta pailit," kata Aspidsus Kejati Bangka Belitung Corneles Geeb Paulus Heydemas saat konferensi pers di Pangkalpinang, Kamis malam.

‎Menurutnya, dana tersebut seharusnya digunakan Ditjen Minerba untuk melaksanakan kegiatan pascatambang, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

‎"Akibat hilangnya dana pascatambang tersebut, kegiatan pascatambang PT Kobatin tidak dapat diselesaikan hingga tingkat keberhasilan 100% dan saat ini baru mencapai 52,12%," ujarnya.

‎Akibat kasus tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar 6.200.000 dolar AS atau setara Rp111 miliar.

‎Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

‎Subsider, Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

‎"Selain kerugian keuangan negara, hal ini juga berdampak sosial kepada masyarakat di sekitar tambang. Jadi, dengan mempertimbangkan Pasal 21 KUHAP, terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang," tutupnya.

‎BNI Buka Suara

‎PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait dana jaminan pascatambang PT Koba Tin (dalam pailit). BNI bersikap kooperatif dengan memberikan data serta informasi yang diperlukan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

‎Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut dengan tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah.

‎"BNI akan terus mendukung proses hukum yang berjalan. Pada saat yang sama, BNI memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terkait guna memastikan hak-hak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum," ujar Okki dalam keterangan tertulis, kepada beritacmm.com, Jumat (02/10/2026).

‎Terkait transaksi yang menjadi bagian dari perkara tersebut, BNI telah melakukan penelusuran terhadap dokumen dan proses yang berlangsung pada saat permohonan penutupan deposito disampaikan.

‎Berdasarkan penelusuran tersebut, pada Desember 2023 tim kurator PT Koba Tin (dalam pailit) menginformasikan bahwa bilyet deposito telah hilang dan menyertakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian sebagai salah satu dokumen pendukung.

‎Keseluruhan proses transaksi tersebut saat ini menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. BNI menghormati proses pembuktian dan tidak akan mendahului kesimpulan hukum atas perkara tersebut.

‎"BNI berkomitmen menjaga tata kelola dan integritas dalam setiap kegiatan operasional serta memastikan setiap proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup Okki.

‎(JK)

‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.