PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Dugaan masih adanya aktivitas panen kelapa sawit di kawasan perkebunan PT Mutiara Hijau Lestari (MHL) dan CV Mutiara Alam Lestari (CV MAL), kembali menuai sorotan.
Pasalnya, kawasan perkebunan sawit milik perusahaan tersebut disebut telah disita Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, hal ini pun dipertegas dengan masih terpampangnya plang sitaan milik Kejagung RI di kawasan perkebunan tersebut.
Salah satu masyarakat Desa Terentang, Kabupaten Bangka Tengah, Adhar, turut mempertanyakan masih adanya aktivitas panen kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan meskipun status kawasannya telah menjadi sitaan Kejagung RI.
Terlebih adanya aksi penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap 3 orang pemuda pada 25 September 2026, dimana salah satu yang ditangkap anaknya sendiri berinisial ZF alias Df.
Ia mengatakan dirinya tidak membenarkan aksi pencurian. Namun, menurutnya, penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil apabila memang terdapat aktivitas panen di kawasan yang telah disita.
Terlebih, kata Adhar, dirinya mengetahui secara langsung aktivitas penggusuran hingga penanaman di kawasan tersebut pada 2010-2015.
"Yang saya sangat sesalkan disini saya sebagai orang tua, saya melihat pada tahun 2010-2015 saya yang melakukan aktivitas penggusuran, penanaman, sampai pembeliannya, nah setelah saya baca berkas terdakwa Df itu (kejadian perkara-red) berada di PT MHL padahal sepengetahuan saya PT MHL gak disitu, disitu MAL," ungkapnya, Senin (05/10/2026).
Adhar juga mempertanyakan keberadaan plang sitaan Kejagung yang masih terpasang di kawasan tersebut. Menurutnya, status sitaan semestinya menjadi perhatian dalam setiap aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut.
"Saya hanya mau meminta keadilan untuk anak saya karna ada plang kejaksaan disitu, saya sebagai masyarakat berasumsi tanah itu sudah disita oleh negara. Berarti tidak ada satu pihak pun mengambil atau memanen kebun tersebut. Nah kenapa sementara pihak perusahaan mengambil tidak ditangkap? saya sebagai orang tua miris dengan kejadian ini, anak saya dibuat sebagai korban, sebagai tumbal, saya minta pihak terkait tolong diperhatikan kasusnya dan minta anak saya di bebaskan," tegasnya.
Upaya Mediasi Berujung Buntu
Sementara itu, pendamping keluarga terdakwa, Syahrial, mengatakan upaya mediasi dengan pihak perusahaan telah dilakukan di Kantor Kepala Desa Terentang pada Rabu, 30 September 2026.
Namun, mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Menurut Syahrial, pihak perusahaan menyampaikan bersedia berdamai, tetapi proses hukum diserahkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bangka Tengah.
"Pada saat itu juga masyarakat meminta sebetulnya poin-poinnya tidak seperti itu artinya kalo sudah ada perdamaian laporannya harus dicabut, karna kan untuk RJ (Restorative Justice) itu prosesnya harus ada pencabutan laporan baru bisa dikatakan bahwa perusahaan itu berdamai dengan masyarakat tapi sepanjang tidak ada pencabutan bisa dimaknai prosesnya tetap berjalan," jelas Syahrial.
"Perusahaan teryata tetap berkehendak hanya mau berdamai tanpa mencabut laporan, akhirnya tidak tercapai kesepakatan. Oleh karna itu, kami terhadap sikap perusahaan seperti itu merasa kecewa," sambungnya.
Minta APH Tak Tebang Pilih
Di tengah belum tercapainya perdamaian bagi tiga terdakwa, Syahrial kembali menyoroti dugaan aktivitas panen yang dilakukan pihak perusahaan di kawasan perkebunan yang disebut sebagai sitaan Kejagung RI.
Ia meminta APH turun langsung melakukan pengecekan. Jika nantinya ditemukan adanya aktivitas panen yang melanggar hukum, ia berharap pihak yang bertanggung jawab juga diproses sesuai ketentuan.
"Sehingga jadi pertanyaan juga kepada kita kok perusahaan masih melakukan panen apa ini dibenarkan? Oleh karna itu, kami berharap nantinya pihak APH harus bertindak adil, kalo sekira nantinya ditemukan bahwa aktivitas perusahaan berlangsung selama ini dikawasan kebun sitaan itu adalah ilegal, kami berharap juga di proses, siapa yang diproses? Pastinya yang memerintah untuk melakukan panen, kemudian koordinator-koordinator yang ditunjuk untuk melakukan panen," tegasnya.
Syahrial juga mengingatkan bahwa proses hukum haruslah berlaku sama terhadap seluruh pihak tanpa melihat latar belakangnya.
"Supaya hukum ini tidak hanya berlaku kepada masyarakat kecil, kita berharap sebenarnya penegak hukum itu harus sama sesuai dengan azas hukum bahwa semua warga negara dihadapan hukum itu sama, Equality Before the Law," tegasnya lagi.
Ia pun kembali mendorobg APH melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas panen di kawasan perkebunan tersebut.
"Kami berharap agar APH turun ke lapangan, jadi cek aktivitas perusahaan terutama terkait dengan panen yang dilakukan oleh perusahaan di kebun sawit sitaan Kejagung, kalo emng itu ilegal tolong di proses sehingga masyarakat mendapatkan keadilan," imbuhnya.
Nama 'Ko Asan' Disebut dalam Persoalan Panen
Selain persoalan penangkapan dan mediasi, Syahrial juga mengungkap adanya nama 'Ko Asan' yang disebut muncul dalam komunikasi terkait penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Syahrial, nama tersebut muncul setelah salah satu oknum APH disebut mengirimkan pesan kepada salah satu masyarakat dan menyarankan agar persoalan diselesaikan dengan menghubungi 'Ko Asan'.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Syahrial menyebut nama 'Ko Asan' diduga merujuk kepada Tasmin Tamsil, yang disebutnya merupakan adik dari Aon, terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) timah.
"Chat itu dari salah satu oknum APH yang bertugas disana menyampaikan kepada salah satu masyarakat agar kalo mau menyelesaikan masalah ini silakan nanti menghubungi ko asan, ko asan yang dimaksud ini adiknya Aon yang sekarang menjadi terpidana kasus Tipikor Timah," beber Syahrial.
Syahrial juga mengaitkan nama tersebut dengan informasi yang diterima pihaknya mengenai aktivitas panen di kawasan perkebunan sitaan Kejagung.
"Itu menurut informasi yang kami dapatkan, Karna setiap kali ada penangkapan pasti mandor-mandornya itu menyampaikan kepada warga itu silakan berurusan dengan Ko Asan atau Tasmin Tamsil," pungkasnya.
Sementara itu, Beritacmm.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi.
Beritacmm.com juga membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
(JK)