Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

5.918 Sertifikat Halal Gratis Disiapkan, Pemprov Babel Dorong UMKM Naik Kelas


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2026 tidak semata-mata menjadi kewajiban administratif bagi pelaku usaha. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses pasar.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Babel, dr. Andri Nurtito, saat membuka kick-off sosialisasi wajib halal di Transmart Pangkalpinang, Kamis (4/6/2026).

Menurut Andri, sertifikasi halal kini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan usaha. Selain memberikan jaminan kepada konsumen, sertifikat halal juga mampu meningkatkan nilai tambah produk di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

ΓÇ£Wajib halal ini sesungguhnya menjadi strategi pengembangan bisnis. Sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar,ΓÇ¥ kata Andri.

Ia menjelaskan, produk yang telah tersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk diterima pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, proses sertifikasi juga mendorong terciptanya rantai pasok yang lebih sehat, transparan, dan produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Andri juga membawa kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Bangka Belitung. Tahun ini, Babel memperoleh kuota sekitar 5.918 sertifikat halal gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema self declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

ΓÇ£Kuota ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat mempercepat proses sertifikasi halal tanpa dibebani biaya,ΓÇ¥ ujarnya.

Andri turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program tersebut, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah kabupaten/kota, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Babel.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Babel, Pril Marori, menegaskan bahwa sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan kepastian atas kehalalan produk yang dikonsumsi.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.

ΓÇ£Kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada 17 Oktober 2026 nanti akan memasuki tahap yang sangat penting,ΓÇ¥ jelasnya.

Pril mengatakan, sosialisasi wajib halal yang digelar di Pangkalpinang merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan secara serentak di 1.621 titik di seluruh Indonesia.

Ia menilai Bangka Belitung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, mulai dari sektor perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif, pariwisata hingga industri pengolahan.

Karena itu, ia berharap sosialisasi tersebut dapat memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sekaligus memperkuat ekosistem halal di daerah.

ΓÇ£Mari bersama-sama mendukung program sertifikasi halal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan UMKM Babel semakin berdaya saing,ΓÇ¥ tutupnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.