PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Perwakilan masyarakat dari delapan desa di Kabupaten Bangka mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (20/05/2026).
Dalam RDP tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Gunung Maras Lestari (GML) yang dinilai hingga kini belum direalisasikan perusahaan.
Bahkan, warga mendesak agar pemerintah tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT GML apabila tuntutan masyarakat tetap diabaikan.
Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat meliputi:
1. Meminta PT GML mewujudkan plasma 20 persen dari kebun inti;
2. Meminta PT GML untuk segera membayar NOP;
3. Meminta PT GML agar hasil TBS kelapa sawit masyarakat sekitar dapat dibeli;
4. Meminta agar tenaga kerja di PT GML memprioritaskan masyarakat sekitar;
5. Meminta program KKSL tidak masuk dalam plasma dan berdiri sendiri.
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya juga menerima informasi bahwa masa HGU PT GML seluas 12 ribu hektare akan berakhir pada November 2028. Menurutnya, hal itu menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
"Ternyata kami dapat informasi PT GML ini akan habis masa HGU-nya tepatnya bulan November 2028 sebanyak 12 ribu hektare, disini masyarakat masih punya kesempatan untuk mengusulkan, kata masyarakat tadi jika tidak dikabul mereka minta supaya tidak diperpanjang HGU nya," kata Didit saat diwawancarai usai rapat.
Didit menegaskan DPRD Babel akan mengawal aspirasi masyarakat dan meminta Pemerintah Kabupaten Bangka maupun dinas terkait menunda proses usulan perpanjangan HGU hingga polemik antara masyarakat dan perusahaan terselesaikan.
"Maka tugas DPRD untuk mengawal aspirasi ini, kami berharap Bupati Bangka maupun dinas tidak memproses usulan perpanjangan HGU itu dulu, karna ini desakan masyarakat dan alhamdulillah ternyata PT GML ini punya manajemen baru, yang lama sudah off, maka yang baru ini akan kita undang hari Rabu 3 Juni 2026," imbuhnya.
Ia juga menyebut rapat tersebut untuk sementara diskors guna memberi kesempatan kepada manajemen baru PT GML menentukan sikap terkait tuntutan masyarakat tersebut.
"Jadi rapat ini kita skors kita ingin mengundang dulu manajemen baru untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kita tunggu sikap manajemen baru seperti apa. Mudah-mudahan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat," tuturnya.
Tak hanya itu, DPRD Babel juga berencana membawa persoalan tersebut ke Kementerian ATR/BPN agar persoalan antara masyarakat dan perusahaan menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Untuk membantu masyarakat kami minggu ini juga langsung ke kementerian ATR/BPN untuk menyampaikan ada masalah supaya ATR BPN juga tidak memproses usulan," pungkasnya.
(JK)
Ekonomi Bisnis
Post
8 Desa Datangi DPRD Babel, Desak HGU PT GML Tak Diperpanjang Jika Tuntutan Tak Dipenuhi