Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

80 PPPK Paruh Waktu Pangkalpinang Tak Masuk Usulan Perpanjangan, Ini Alasannya

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengusulkan perpanjangan masa kerja 2.685 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027.

‎Namun, tidak seluruh PPPK paruh waktu yang saat ini bertugas di lingkungan Pemkot Pangkalpinang masuk dalam usulan tersebut.

‎Dari total 2.765 PPPK paruh waktu, sebanyak 80 orang tidak diusulkan untuk diperpanjang masa kerjanya.

‎Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Suprayitno, mengatakan usulan perpanjangan disusun berdasarkan pendataan serta kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

‎"Jumlah PPPK paruh waktu seluruhnya ada 2.765 orang. Dari jumlah tersebut, yang diusulkan oleh OPD untuk diperpanjang sebanyak 2.685 orang," kata Suprayitno, Senin (5/10/2026).

‎Suprayitno menjelaskan, 80 PPPK paruh waktu yang tidak masuk dalam usulan perpanjangan tersebut bukan semata-mata karena pengurangan kebutuhan pegawai.

‎Ada sejumlah kondisi yang menjadi pertimbangan masing-masing OPD dalam menyusun usulan perpanjangan.

‎Beberapa di antaranya yakni pegawai yang telah melewati batas usia, mengundurkan diri, maupun kondisi lainnya berdasarkan data kepegawaian yang disampaikan perangkat daerah.

‎"Untuk yang tidak diusulkan perpanjangannya, itu sesuai dengan data yang disampaikan oleh OPD. Ada yang usianya sudah melewati batas, ada yang mengundurkan diri, dan ada juga karena kondisi lainnya," ujarnya.

‎Menurut Suprayitno, proses pengusulan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja sekaligus kondisi kepegawaian di masing-masing OPD.

‎PPPK paruh waktu yang masuk dalam daftar usulan perpanjangan nantinya akan kembali menjalankan tugas sesuai penempatan serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

‎Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, sembari memastikan kebutuhan aparatur pada setiap perangkat daerah tetap terpenuhi.

‎"Prinsipnya, perpanjangan ini berdasarkan data dan usulan dari OPD. Jadi, yang memang masih dibutuhkan dan memenuhi ketentuan, diusulkan untuk diperpanjang," pungkasnya.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.