Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Abang Hertza: Pemotongan TPP ASN Demi Menjaga Keseimbangan Keuangan Daerah


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang akhirnya mengerucut pada satu keputusan penting.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, menegaskan bahwa langkah tersebut lahir dari kondisi fiskal daerah yang kian menantang, bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba.

Abang Hertza membenarkan bahwa usulan pemotongan TPP berasal dari perangkat daerah dan telah melewati pembahasan bersama DPRD. Menurutnya, dukungan dana dari pemerintah pusat serta anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor utama yang memaksa pemerintah kota harus melakukan penyesuaian strategis.

ΓÇ£Banyak dinamika dan permasalahan yang harus dipertimbangkan. Tetapi pemerintah kota bersama DPRD tetap mengutamakan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan kesejahteraan ASN tetap diperhatikan,ΓÇ¥ kata Abang Hertza, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, ide pemotongan TPP bukanlah wacana baru. Isu tersebut sudah muncul sejak masa Penjabat (Pj) Wali Kota M. Unu Ibnudin, bahkan pernah mengarah pada skema pemotongan hingga 30 persen.

ΓÇ£Sejak awal masa Pj Wali Kota, pembahasan mengenai efisiensi anggaran sudah dilakukan, termasuk opsi pemotongan TPP ASN sebesar 30 persen sebagai langkah antisipatif,ΓÇ¥ ujarnya.

Kebijakan itu sempat ditahan ketika Prof Saparudin dan Cece Dessy resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keduanya memilih tidak langsung melakukan pemotongan TPP demi menjaga stabilitas kesejahteraan ASN dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Namun tekanan fiskal yang terus meningkat akhirnya mendorong perlunya evaluasi ulang. dijelaskan Abang Hertza, Wali Kota dan Wakil Wali Kota kemudian meninjau kembali struktur belanja daerah, termasuk wacana pemotongan TPP yang sempat tertunda.

Setelah rangkaian pembahasan intensif antara Pemkot dan DPRD, diputuskan bahwa pemotongan TPP ASN diberlakukan sebesar 20 persenΓÇölebih rendah dari rencana awal 30 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai kompromi terbaik untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah sambil tetap memastikan pembangunan dan pelayanan publik tidak tersendat.

"Jadi, ini bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba, melainkan telah direncanakan sejak lama karena melihat kemampuan keuangan daerah, dan kondisi struktur anggaran daerah sudah mulai menunjukkan tekanan akibat penurunan pendapatan," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.