Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Adi Irawan-Yuri Sagali Penuhi Panggilan Kejari, Unsur Pimpinan DPRD Pangkalpinang Masuk 'Antrian' Pekan Ini


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit, Anggota DPRD Pangkalpinang dari Fraksi Golkar, Adi Irawan, akhirnya hadir di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, Senin (13/04/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan Adi Irawan tiba menggunakan kendaraan pribadi jenis Fortuner berwarna hitam. Sebelum masuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengisi buku tamu dan memasuki area pemeriksaan, ia nampak menyalami sejumlah awak media dan tidak banyak berbicara.

Bahkan saat dihampiri sejumlah awak media, Adi tetap memilih bungkam. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun, termasuk saat ditanya mengenai kondisi kesehatannya yang sebelumnya dijadikan alasan ketidakhadiran pada panggilan penyidik tanggal 17 Maret 2026.

Sebagaimana diketahui, pemeriksaan terhadap Adi Irawan merupakan bagian dari tahapan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang tengah dilakukan Kejari Pangkalpinang. Proses ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta awal terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari APBD.

Disisi lain, rekannya sesama anggota dewan, Yuri Sagali, terpantau sudah hadir jauh lebih awal untuk memenuhi panggilan Kejari. Yuri dilaporkan masih berada di dalam ruangan dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim jaksa, serta belum terlihat keluar hingga berita ini diturunkan.

Hingga hari ini, tercatat sudah 27 Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang memenuhi panggilan Kejari Pangkalpinang.

Kasus ini menjadi sorotan luas karena menyangkut integritas lembaga legislatif di tingkat daerah. Seharusnya, DPRD sebagai representasi rakyat menjadi garda terdepan dalam pengawasan anggaran.

Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya persoalan pelanggaran administratif yang terjadi, melainkan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Hal ini tentu menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menyatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2025, khususnya di Sekretariat DPRD.

Kasintel Kejari Pangkalpinang, Anjasra Karya, menyebut seluruh anggota DPRD yang dipanggil bersikap kooperatif dan tidak ada yang mangkir dari pemeriksaan.

Anjasra juga menyebut, pemeriksaan akan berlanjut dengan pemanggilan unsur pimpinan DPRD dalam waktu dekat .

ΓÇ£Minggu depan kita jadwalkan pemanggilan untuk para pimpinan dan akan segera kita informasikan. Secara umum tidak akan ada kendala dan hasil pemeriksaan akan masuk ke materi publikasi kita nanti,ΓÇ¥ tutup Anjas.

(JK)

Foto : Ilustrator AI

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.