PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Firma hukum AK Law Firm yang dikenal lantang menyuarakan berbagai kasus hukum kini justru dilaporkan ke kepolisian. Firma tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dan/atau penipuan, dengan pelapor seorang warga Kabupaten Bangka bernama Frida (59).
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/161/X/2025/SPKT/POLDA BANGKA BELITUNG tertanggal 16 Oktober 2025. Namun, hingga dua bulan berlalu, kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Merasa belum mendapat kejelasan, Frida (59) bersama kuasa hukumnya, Sumin, kembali mendatangi Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (15/12) untuk mempertanyakan progres penanganan perkara.
"Kalo tujuan kita disini untuk mempertanyakan perkembangan perkara atas laporan kita terhadap AK Law Firm, terkait perkara penipuan yang diduga dilakukan saudara AK," ucap Sumin, selaku kuasa hukum Frida (59).
Sumin kemudian memaparkan kronologi awal hingga kliennya memutuskan melaporkan AK Law Firm. Dimana permasalahan bermula dari konflik internal antara Frida (59), pemilik usaha tambak udang, dengan salah satu karyawannya. Situasi tersebut mendorong Frida mencari bantuan hukum hingga akhirnya bertemu dengan AK.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Sumin, AK menyarankan kliennya melakukan audit keuangan. Namun, audit tersebut dinilai tidak sesuai prosedur karena bukan dilakukan oleh akuntan publik.
"Nah disitu klien kita (Frida-red) diminta bayar fee akuntan publik itu Rp 250 juta, namun klien kita membayarnya bertahap. Pada saat itu kalo gak salah 4 maret 2025 dibayarlah Rp 100 juta, setelah pembayaran itu dibuatlah akta Van Dading oleh AK dan kawan-kawan," jelas Sumin.
"Akta vandading ini dibuat seolah-olah telah terjadi audit keuangan atau legal audit padahal gak pernah dilakukan audit terhadap ibu (Frida-red) itu," tambahnya.
Menurut Sumin, akta Van Dading yang dibuat tersebut untuk memisahkan harta Frida (59). Alhasil, karyawan yang semula tak memilik hak atas tambang udang tersebut, menjadi punya hak atas tambak udang miliki Frida (59) . Hal ini pun berdampak serius terhadap kepemilikan aset kliennya.
"Nah ibu (Frida-red) ini merasa dirugikan, kerugian ibu ini atas perbuatan AK itu Rp 100 juta ditambah dengan hak orang lain yang timbul atas harta ibu tadi sekitar Rp 4 miliar kurang lebih," ungkapnya.
Pihak pelapor pun berharap penyidik bekerja profesional dan objektif demi tegaknya keadilan. Sumin juga menyentil perbuatan AK dalam kasus ini, yang dinilai mencoreng dan mempermalukan citra Advokat Indonesia, khususnya citra Advokat Bangka Belitung.
"Karna kita tidak pernah melakukan tindakan seperti itu, tindakan pekerjaan yang seolah-olah kita sebagai Akuntan Publik ataupun kita terafiliasi dengan Akuntan Publik kan, gak boleh. Akuntan Publik itu diatur oleh Undang-undang khusus, undang-undang Akuntan Publik. Advokat diatur oleh UU Advokat, masing-masing sudah ada batasannya," tegas Sumin.
Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Fauzan Sukmawansyah, ketika konfirmasi media ini pada Senin (15/12) malam.
"Info dari penyidik masih dalam tahap lidik," ungkap Fauzan.
Di sisi lain, AK Law Firm belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan Media Berita CMM melalui aplikasi perpesanan belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Media Berita CMM menegaskan tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
(JK)
Berita
Post
AK Law Firm Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan : Pelapor Tanyakan Perkembangan Kasus, Begini Jawaban Polda Babel