Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Aksi Damai Tolak Tambang Laut Berlanjut, Pendemo Sebut Ada 'Janji' Belum Ditepati Hidayat Arsani


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Ribuan masyarakat yang terdiri dari para nelayan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi penolakan atas adanya pertambangan laut, berlangsung di Halaman Kantor Pemprov Babel, Senin (21/07/2025).

Diketahui dalam aksi itu, ada tiga (3) poin yang menjadi tuntutan para pendemo, antara lain :
1. mendorong Gubernur untuk meminta DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk segera merevisi Perda RZWP3-K/Perda RTRW Terintegrasi dan menetapkan zero tambang laut pada perairan lubuk besar meliputi perairan Batu Beriga, Perairan Tanjung Berikat, serta perairan Pulau Kelasa dan sekitarnya. Wilayah Bangka selatan meliputi laut Toboali, perairan Pongok, Lepar pongok dan sekitarnya.

2. Menuntut Gubernur Babel menyurati Kementerian Energi Izin Sumberdaya dan Mineral (ESDM) dan melaksanakan moratorium pertambangan timah di pesisir laut Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi stop perpanjangan izin, evaluasi izin existing, dan pemberhentian rencana izin baru.

3.  Mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola khususnya mengolah sumber daya alam, melaksanakan penegakan hukum dan restorasi kerusakan pesisir akibat penambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung

Sementara, salah satu pendemo sekaligus Korlap dari Desa Batu Beriga, Prasetya Jorgi mengatakan, ada dua hal yang menjadi latar belakang aksi penolakan aktivitas tambang laut ini kembali dilaksanakan.

Pertama, kata Jorgi, tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan di Kantor Bupati dan Kantor Gubernur Babel. Dimana kala itu, lanjutnya, Gubernur Babel sepakat menolak tambang laut di desa Batu Beriga dan sepakat mengeluarkan surat rekomendasi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

"Jadi waktu itu yang dilakukan itu cuma satu rekomendasi terkait pencabutan IUP PKKPRL. Waktu itu emang dilaksanakan, bahkan dari Kementerian KKP-nya langsung sendiri datang ke Desa Batu Beriga untuk langsung mengaudit," ucap Jorgi, ketika diwawancarai media ini seusai menggelar aksi.

Kedua, dijelaskan Jorgi, tuntutan untuk merubah Perda RZWP3K, agar kawasan Laut Batu Beriga dapat berubah jadi zona zero mining. Namun terkhusus hal ini, jorgi menilai belum dilaksanakan oleh Gubernur Babel hingga saat ini, walaupun sudah berniat untuk mengeluarkan rekomendasi mengenai hal dimaksud.

"Nah waktu saat audiensi itu, beliau juga ingin ini mengeluarkan surat rekomendasi (perubahan Perda RZWP3K-red) tersebut, tapi sampai hari ini belum juga, itu satu," terangnya.

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan pihaknya melakukan aksi, sehingga sejumlah tuntutan yang belum terpenuhi dapat segera ditindaklanjuti.

"Iya makanya hari ini aksi , terkait tuntutan  yang belum terpenuhi itu terkait perubahan zona rekomendasi ke DPRD Babel terkait perubahan perda RZWP3K itu dari Zona Tambang ke Zero Mining," tegas Jorgi.

Selain itu alasan lain aksi demo ini kembali dilaksanakan, Jorgi menuturkan, lantaran IUP PT Timah di Laut Batu Beriga telah berakhir dan menekankan agar pemerintah tidak memperpanjang izin tersebut.

Pihaknya pun berharap, keinginan ini dapat terakomodir, mengingat kawasan dimaksud belum pernah di eksploitasi dalam satu dekade terakhir.

"Sebenarnya sih sesuai dengan peraturan minerba, itu tidak boleh diperpanjang karena selama satu periode itu tidak pernah ditambang, tapi kan kita nggak tahu, takutnya antisipasi aja permainan di atasnya gimana. Kita nggak tahu, sementara kita di desa mereka di pusat, mereka yang punya wewenang untuk mengeluarkan izin tersebut, jadi seperti itu," ucap Jorgi.

"Tapi Alhamdulillahnya aksi hari ini terkait tuntutan yang belum terpenuhi sebelumnya waktu audiensi itu sudah terpenuhi dan dikabulkan oleh Pak Gubernur (hari ini-red)," sambungnya lagi.

Lebih lanjut, pihaknya juga memberikan apresiasi atas sikap tegas Gubernur Babel dalam menolak aktivitas pertambangan laut di Desa Batu Beriga, walaupun terkadang harus lebih sering diingatkan.

"Soalnya dia menjanjikan takutnya tidak dikerjakan gitu, harus sering-sering di follow up," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.