PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Aliansi Masyarakat dan Pertanian Menggugat Kabupaten Bangka Selatan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat melakukan pemeriksaan intensif kepada Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Riza Herdavid.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diduga telah melakukan pembiaran atas rusaknya hulu kawasan hutan konservasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bikang yang merupakan sumber resapan dan cadangan air baku untuk mengairi Bendungan Mentukul, Embung Pumpung, dan Embung Yamin di Desa Rias, Kecamatan Toboali, yang juga merupakan sumber pengairan persawahan bagi masyarakat Desa Rias.
Demikian hal ini disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Masyarakat dan Pertanian Menggugat Kabupaten Bangka Selatan, Dede Adam, usai menggelar audiensi bersama DPRD Babel, Rabu (11/06/2025), guna menyampaikan penolakan atas perambahan DAS yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap pengairan sawah masyarakat.
"Hanya sekedar meminta ketegasan kepada Kejati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar segera memeriksa Kepala Daerah kab Bangka Selatan, karna sudah melakukan pembiaran," katanya.
"Sesuai dengan Undang-undang PKH (penertiban kawasan hutan-red) pasal 104 jelas berbunyi bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hingg 19 tetapi tidak menjalankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (dapat-red) dipidana dipenjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak Rp 7,5 miliar," sambung Dede.
Pihaknya meminta agar pemeriksaan dilakukan segera, karna dinilai aktivitas perambahan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Selatan kian menjadi-jadi.
"Ini juga masih banyak pasal-pasal yang bisa dituntut, kami minta segera karna terindikasi pemerintah daerah sampai saat ini melakukan pembiaran karna aktivitas merambah hutan secara ilegal semakin marak dan semakin menjadi-jadi. Kami minta kepada Pak Kajati segera turun, periksa segera," tutur Dede.
Pihaknya juga berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi jikalau pemerintah daerah tak mampu menyelesaikannya.
Ditempat yang sama, Ketua Aliansi Hidayat Tukijan menambahkan, bahwa aktivitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan DAS bikang tidaklah memiliki izin ataupun HGU.
Maka dari itu, ia berharap, pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas, bukan malah terkesan seperti melakukan pembiaran.
"Dari pernyataan dari pihak BPN mereka tidak izin, tidak memiliki HGU, sementara HGU merupakan dasar perusahaan untuk melakukan aktivitas ketika mereka tidak punya HGU otomatis mereka ilegal kan, seharusnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah hukum mereka menyetop kegiatan sehingga tidak merusak lebih parah kawasan resapan di Bendungan Mentukul," tegasnya.
Senada, Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol juga menilai, bahwasanya sejumlah pihak diduga telah melakukan pembiaran atas rusaknya DAS ataupun cadangan air persawahan masyarakat.
Maka tak ayal, kata Rina, ada desakan kuat dari masyarakat kepada APH untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait.
"Kalo menurut pendapat kami, semua pihak melakukan pembiaran atas perusakan DAS Cadangan air untuk daerah Bendungan Mentukul dan persawahan Rias harusnya seputaran mentukul itu sudah bisa ditertibkan," ucapnya.
"Lalu  sudah pernah ada kementerian memerintahkan bahwa ini menjadi kawasan pertanian dan persawahan, tidak boleh ditanam oleh sawit dan diperintahkan dicabut, tapi sampai saat ini kan tidak ada, kita tidak tau apa perintah tertulisnya tidak ada sehingga tidak dilakukan atau memang mereka sengaja melakukan pembiaran," tutup Rina.
Sementara terkait hal ini, Bupati Kabupaten Bangka Selatan Riza Herdavid masih dalam upaya konfirmasi.
(JK)
Berita
Post
Aliansi Masyarakat dan Pertanian Desak APH Periksa Bupati Kabupaten Bangka Selatan