BANGKASELATAN,BERITACMM.COM -- Dugaan alih fungsi lahan cetak sawah menjadi perkebunan kelapa sawit di Dusun Linmus, Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, telah menjadi perhatian serius bagi jajaran pemerintahan di wilayah tersebut.
Hal ini diketahui, setelah tim gabungan yang terdiri dari jajaran Pemkab Bangka Selatan, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Polres Bangka Selatan, TNI, dan unsur masyarakat lainnya, datang langsung ke lokasi yang diduga telah berubah menjadi hamparan kebun sawit., pada Rabu (25/02/2026) kemarin.
Kasus ini pun semakin kompleks setelah mencuat dugaan pemalsuan dokumen pengalihan lahan yang mencatut nama warga. Isu tersebut memicu keresahan, sekaligus mendorong aparat melakukan penelusuran lebih lanjut.
Kepala Dinas Pertanian Bangka Selatan, Risvandika, turut membenarkan bahwa tim gabungan telah melakukan pengecekan lapangan.
"Sesuai dengan hasil lapangan dan tim sudah turun dan sudah dilakukan pencabutan (pohon kelapa sawit-red) sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Risvandika, ketika dikonfirmasi Media Berita CMM melalui aplikasi perpesanan, Kamis (26/02/2026).
Ia juga menegaskan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak diperkenankan untuk ditanami kelapa sawit.
"Lahan itu tidak izin, itu lahan yang masuk LP2B," tegasnya.
Sementara ketika disinggung soal tindakan tegas bagi pelaku, Risvandi menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan pihaknya dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib ataupun instansi terkait.
"Mohon maaf kalau urusan tindakan yang terhadap pelaku, mohon maaf bukan kewenangan kami ada instansi terkait yang sesuai dengan tupoksinya," ucap Kadispertan Basel ini.
Terpisah, Bowo, warga yang namanya diduga dicatut dalam SP3AT, membenarkan adanya iringan pihak yang dimaksud melintas dan mendatangi lokasi yang kini menjadi hamparan perkebunan sawit tersebut.
"Benar ke situ. Tapi pas saya datang itu sudah pada pulang, itu dari Kejaksaan, TNI, Kepolisian dan dinas. Pulangnya sekitar jam 2-an," kata dia, Kamis (26/2).
Ia meyakini kehadiran sejumlah pihak itu menjadi sinyal bahwa penanganan kasus mulai bergerak ke tahap pendalaman fakta.
Di sisi lain, ia berharap proses penelusuran dapat mengungkap secara terang status kepemilikan lahan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan yang diperkirakan sekitar 20 hektar tersebut.
"Saya berharap dapat segera diselesaikan. Sebab kenapa, saya tidak tenang. Nama saya dipakai jadi tidak tenang hidup ini. Mau cari kerjaan saja sekarang takut," ujarnya tampak suara terisak.
"Kami, saya berharap cepat terungkap siapa dalangnya penjual lahan tersebut. Siapa yang membuat SP3AT atas nama saya," katanya.
Informasi terbaru yang ia dengar, lanjut Bowo sambil mengaku bingung. Sebab, SP3AT itu diduga terbit tahun 2014. Sedangkan dirinya, kata dia, berdomisili pindah KK di 2016.
"Ada juga yang sebut dia bawa bukti saya pernah ditransfer Pak A sebesar Rp3bjuta. Itu saya dapatkan hasil kerja upah nanam sawit di belakang gor dan dibayar transfer. Warga yang belum dibayar itu juga banyak," katanya.
Bagi Bowo, kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh keberlanjutan lahan pangan dan mata pencaharian masyarakat setempat.
Penulis : Jek
Berita
Post
Alih Fungsi Lahan Sawah jadi Sawit di Desa Serdang, Dispertan Pastikan Tak Berizin dan Masuk LP2B