PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pengusaha sekaligus pengacara asal Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Herman Susanto atau yang lebih dikenal dengan nama Aming, turut menceritakan awal mula kisah hingga membulatkan tekad melaporkan salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bernama Ferry, ke Polres Bangka Selatan.
Dikatakan Bos Tambang ini, hal itu bermula usai adanya tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam aktivitas tambang timah di Laut Suka Damai, Kabupaten Bangka Selatan. Dirinya juga meminta hal itu dapat dibuktikan sehingga tidak menjadi tudingan kosong saja.
"Kedua, kalo dia tidak bisa membuktikan ku pungli, resikonya itu jadi berita bohong, berita hoax, berita tidak benar, kalo tidak benar kan urusannya jadi pidana, maka dilaporkan lah berita itu," kata Aming, dikonfirmasi oleh Berita CMM melalui telepon seluler, Sabtu (10/05/2025) malam.
Aming turut bercerita, bahwa dirinya sempat ditelepon oleh Anggota DPRD Babel Ferry sebelum melayangkan laporan ke Polres Bangka Selatan, guna mempertanyakan aliran uang Rp 6.000 per kilogram dalam aktivitas tambang di Laut Suka Damai tersebut.
"Ku kenal juga dengan dia (Ferry-red) jadi ku jawabin aja, cuman dia emosi. Dewan fungsi kontrolnya jauh amat sampai ngurusnya begini," ucap Aming.
"Dia (Ferry-red) gak tau historis uang Rp 6000 ini apa sih? Ini kan ada 7 mitra itu melakukan pertemuan di Pangkalpinang, 6 direktur 1 perwakilan, sudah itu ada bahasa bagaimana biar optimal, selama ini tidak ada yang ngomando, masing-masing, tidak ada kekompakan, maka tawar menawarlah disana ada Rp 5000 pertama, ada Rp 10.000 , deal-dealnya di angka Rp 6000 itu pun ditanya satu-satu," sambung dia.
Disinggung soal ada atau tidaknya keterlibatan PT Timah dalam pertemuan di Pangkalpinang tersebut, Aming menegaskan, bahwa PT Timah tidak tau menahu mengenai kesepakatan itu.
"Dia (PT Timah-red) kan gak boleh tau urusan kita yang kayak gitu pak," tuturnya.
Lebih lanjut, Aming juga menjelaskan, bahwa uang Rp 6000/Kilogram di Laut Suka Damai memang sekedar inisiatif sendiri. Dimana nantinya, uang yang dikumpulkan rencananya akan digunakan untuk bantuan sosial, dan program lainnya yang bersifat instruktif maupun konsumtif.
"Disitu kan belum ada yang merangkap jadi ketua kelas, saya kan inisiatif lah karna dari PT Timah bilang kalo belum terbentuk SPK-nya gak terbitin lah katanya kayak gitu, jadi secara administrasi saya buatin semuanya lengkap biar PT Timah menyetujui tapi secara de facto, de jure-nya saya bukan promotor cuma membantu saja," jelas Aming.
Aming juga tidak mempermasalahkan jikalau para mitra tidak ingin membayarkan iuran tersebut walaupun operasi di tambang Laut Suka Damai sudah berjalan hampir dua minggu dan dinilai telah jatuh tempo, hanya saja hal itu akan menjadi catatan bagi pihaknya.
"Begitu mau narik iuran ada yang mau bayar, ada yang enggak itu pun gak saya paksa Pak. Ada yang mau bayar silakan yang gak mau bayar yasudah, cuman kan jadi catatan kita. Kalo saya bahasa hukumnya ini orang Wanprestasi ngomong aja mau, tapi gak mau bantu," pungkasnya.
Sementara menyikapi pelaporan Aming ke Polres Bangka Selatan tersebut, Anggota DPRD Babel Ferry mengaku tidak pernah melakukan fitnah ataupun penyebaran berita bohong seperti yang dimaksud.
Dirinya semula hanya ingin mengetahui aliran uang Rp 6.000 per kilo tersebut diperuntukkan untuk apa saja. Namun, jikalau dirinya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh Aming, maka pihaknya siap untuk menuntut balik.
"Abang kan disitu nyuruh duduk bersama awalnya, buat apa Rp 6 ribu itu, kalo tujuannya benar untuk masyarakat gak apa-apa tapi kalo manfaatnya (belum tahu-red) untuk apa kita kan harus tau, kita wakil rakyat, kita dipilih rakyat, jadi apapun keluhan masyarakat terhadap PT akan kita sampaikan, tetapi harus digarisbawahi, kita cari tahu (kebenaran-red) data-data yang diberikan masyarakat," ungkap Politisi Partai Nasdem ini, ketika dikonfirmasi Berita CMM melalui telpon seluler, Sabtu (10/05/2025) malam.
Ferry mengungkapkan, jikalau pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya juga bermula usai adanya laporan dari sejumlah CV yang akan beroperasi di Laut Suka Damai.
Berdasarkan laporan itu, lanjut Ferry, sejumlah CV merasa keberatan dengan iuran Rp 6 ribu per kilogram yang telah ditetapkan. Dan menurutnya, segala bentuk pungutan tidak dibenarkan dalam aktivitas pertambangan.
"Kalo pihak CV itu sudah setuju tidak mungkin lebih dari dua CV yang melaporkan ke Abang, harus digarisbawahi," tegasnya.
"Beda dengan di penimbangan mereka potong 10 persen beda buat masyarakat, itu kan dari awal beda. Nah disini Rp 6 ribu buat apa? Saya sebagai wakil rakyat harus bertanya, harus tau, buat apa Rp 6 ribu itu kalo bukan saya mewakili masyarakat siapa lagi, saya merasa terpanggilkan," sambung Ferry.
Bahkan sebelum memberikan statement kepada sejumlah awak media, Ferry mengakui telah mencoba berkomunikasi dengan baik dengan Aming melalui telepon seluler. Namun dirinya mengklaim, mendapatkan jawaban kurang menyenangkan dari saudara Aming.
"Kata dia (aming-red), ia benar kamu kan gak ikut disitu, bukan urusan kamu," ungkap Ferry lagi, sembari menirukan jawaban yang ia terima.
Lebih jauh, Ferry menegaskan, bahwa sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya menyuarakan apa yang menjadi keresahan bagi rakyat. Namun, jikalau sudah menyeret nama baiknya maka dirinya tak akan segan memberikan 'perlawanan'.
"Kalo saudara Aming sudah melapor kita, kita tetap melapor balik, karna tidak mau main-main soal ini, karna ini menyangkut nama baik Abang juga disitu kan," pungkasnya.
(JK)
sumber foto : Polres Bangka Selatan/ saat melakukan razia di Laut Suka Damai