Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Ancaman Disrupsi Algoritma Terhadap Kedaulatan Peradilan: Rekonstruksi Pembuktian Alat Bukti Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

Penulis : Manisha Bagiawani, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bangka Belitung

‎PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Prinsip dasar negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang DasPeradilan Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut jaminan atas kepastian hukum yang adil, proses peradilan yang jujur (fair trial), serta independensi kekuasaan kehakiman.

‎Kekuasaan kehakiman yang merdeka diposisikan sebagai benteng terakhir (ultimum remedium) dalam mencari kebenaran materiil (dalam hukum pidana) maupun kebenaran formil (dalam hukum perdata) guna melindungi hak konstitusional warga negara.

‎Namun, di era disrupsi teknologi saat ini, pilar kenegaraan tersebut dihadapkan pada ancaman eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya: revolusi Artificial Intelligence (AI) dan maraknya alat bukti berbasis sintesis algoritma.

‎Penggunaan teknologi AI tidak lagi terbatas pada alat bantu administrasi modern, melainkan telah merambah ke ranah pembuktian di persidangan. Kehadiran generative AI dan deepfake memungkinkan perekayasaan dokumen digital, rekaman audio, hingga bukti audiovisual secara presisi—lengkap dengan manipulasi tekstur visual, nada suara, hingga distorsi lingkungan (noise).

‎Kondisi ini menimbulkan krisis epistemologis bagi aparatur peradilan: Bagaimana hukum negara dapat menjamin kebenaran suatu peristiwa hukum jika "realitas digital" yang diajukan di persidangan dapat diciptakan secara artifisial dari ketiadaan?

‎Kajian ini menganalisis secara kritis dua isu hukum kontemporer mengenai keabsahan bukti AI, dampaknya terhadap kedaulatan peradilan, serta kerangka politik hukum yang harus dibangun oleh Negara Republik Indonesia untuk merespons ancaman tersebut.

‎Yurisprudensi peradilan internasional telah merekam ancaman nyata dari penggunaan alat bukti sintetis. Dalam perkara Ariel dan Maridol Mendones v. Cushman & Wakefield, Inc. (Case No. 23CV028772, Superior Court of California, 2025), Penggugat mengajukan alat bukti video saksi (Geri Haas) yang dicurigai oleh Hakim Victoria Kolakowski sebagai produk deepfake.

‎Melalui pengamatan visual, ditemukannya indikasi ketidakalamiah ekspresi, gerak bibir yang tidak sinkron, dan ritme bicara robotik. Hakim Victoria Kolakowski mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan terminating sanction dan menghentikan perkara secara with prejudice berdasarkan Pasal 128.7 (b) California Code of Civil Procedure.

‎Pertimbangan mendasar Hakim Kolakowski menekankan bahwa pembuktian palsu berbasis AI tidak sekadar merugikan pihak lawan, melainkan merusak integritas peradilan, meruntuhkan kepercayaan publik (public trust), dan membebani peradilan secara tidak proporsional untuk meneliti setiap keabsahan bukti digital.

‎Sebagai komparasi regulasi, Negara Bagian Louisiana (AS) melalui Act No. 250 of 2025 telah mengatur mekanisme reasonable diligence (kewajiban verifikasi awal). Regulasi tersebut mewajibkan para pihak untuk menyingkap (disclose) apabila alat bukti yang diajukan merupakan buatan AI sebelum melangkah ke tahap pemeriksaan di muka persidangan.

‎Konteks internasional di atas berkolerasi langsung dengan realitas peradilan di Indonesia. Peringatan tegas disampaikan oleh Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Teguh Arifiyadi. Beliau menegaskan bahwa teknologi saat ini sangat mudah merekayasa bukti elektronik—mulai dari tangkapan layar (screenshot) pesan singkat, rekaman CCTV, hingga panggilan video (video call) yang menirukan identitas seseorang secara sempurna.

‎Lebih jauh, ancaman terhadap kekuasaan kehakiman tidak hanya datang dari luar (alat bukti para pihak), melainkan juga dari dalam institusi peradilan itu sendiri:

‎1. Risiko Kebocoran Data Yudisial : Penggunaan platform AI publik oleh aparatur peradilan untuk menyusun draf putusan atau berita acara tanpa proses penyaringan (pseudonimisasi) berpotensi membocorkan rahasia negara dan data pribadi.

‎2. Masalah Kotak Hitam (Black Box Problem) : Sifat dasar AI yang tertutup (unexplainable AI) menyulitkan hakim untuk memahami logika pembuatan keputusan algoritma. Jika hakim bergantung pada analisis AI yang bias atau mengalami hallucination, putusan yang dihasilkan berisiko mengalami cacat hukum.

‎3. Rekayasa Profil dan Data Poisoning : AI dapat dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk memetakan pola putusan hakim guna menemukan celah hukum atau memanipulasi opini publik atas suatu proses peradilan yang sedang berjalan.

‎Dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Politik Hukum, kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan (asymmetry) antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kesiapan hukum acara formil di Indonesia.

‎Meskipun Indonesia telah memperbarui KUHAP (melalui UU No. 20 Tahun 2025) dan memperbarui UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) yang mengakui alat bukti elektronik serta kewenangan autentikasi hakim (Pasal 235 KUHAP Baru), peraturan perundang-undangan nasional belum menetapkan standar pengujian teknis (scientific evidence) yang spesifik untuk membongkar manipulasi AI generatif.

‎Beban pembuktian autentisitas masih dibebankan secara imperatif kepada hakim tanpa dibekali panduan teknis operasional. Hambatan lebih mendasar terjadi dalam hukum acara perdata yang masih berpegang pada HIR/RBg dan Pasal 1888 KUHPerdata.

‎Konsep pembuktian tulisan yang bertumpu pada "keberadaan surat/dokumen asli" menjadi ambigu ketika dihadapkan pada berkas digital yang lahir dari perintah instruksi teks (prompt engineering).

‎Apabila pengadilan tidak memiliki instrumen untuk memverifikasi keabsahan bukti sintetis, maka asas-asas ketatanegaraan seperti due process of law, equality of arms (kesetaraan kedudukan para pihak), dan peradilan yang bebas serta tidak memihak akan runtuh. Vonis pidana atau penetapan keperdataan yang didasarkan pada synthetic evidence merupakan bentuk kejahatan konstitusional terhadap hak asasi manusia.

‎Guna melindungi marwah kenegaraan dan independensi peradilan Indonesia dari ancaman kejahatan berbasis algoritma, diperlukan langkah rekonstruksi politik hukum secara menyeluruh melalui strategi empat pilar:

‎1. Amandemen dan Pembaharuan Hukum Acara Pembuktian

‎Legislator (DPR dan Pemerintah) harus menyusun aturan turunan hukum acara pidana dan perdata yang secara eksplisit memasukkan kriteria keabsahan bukti berbasis AI. Pengajuan bukti elektronik harus memenuhi tiga syarat kumulatif:

A. Autentisitas: Kejelasan asal-usul perangkat dan identitas pembuat;

B. Integritas: Jaminan bahwa rekaman/dokumen tidak mengalami modifikasi algoritma dari saat dibuat hingga diajukan di persidangan;

‎C. Pertanggungjawaban (Chain of Custody): Rekam jejak penguasaan bukti elektronik yang transparan dan terpelihara.

‎2. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pembuktian AI

‎Mahkamah Agung RI perlu mereplikasi prinsip reasonable diligence sebagaimana diterapkan di Louisiana.

‎Melalui PERMA, MA dapat menetapkan kewajiban deklarasi awal: setiap pihak yang mengajukan bukti elektronik wajib menyertakan surat pernyataan bermaterai dan sertifikat metadata yang menyatakan apakah bukti tersebut dibuat/dimodifikasi menggunakan AI.

‎Pengabaian kewajiban ini harus berkonsekuensi pada ditolaknya alat bukti (inadmissible evidence) atau penjatuhan sanksi penghentian perkara.

‎3. Kelembagaan Digital Forensics Peradilan yang Independen

‎Hakim tidak boleh dibiarkan sendirian menilai keaslian bukti digital kompleks hanya berdasarkan pengamatan panca indra. Negara wajib hadir dengan membentuk Unit Digital Forensik Lembaga Peradilan di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Keterangan Ahli Digital Forensik yang tersertifikasi harus dijadikan rujukan standar sebelum hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik yang diragukan keasliannya.

‎4. Tata Kelola Penggunaan AI Internal Peradilan

‎Mahkamah Agung harus segera menerbitkan regulasi tata kelola teknologi informasi yang melarang keras aparatur peradilan mengunggah draf putusan, berkas perkara, dan data pribadi subjek hukum ke dalam platform AI publik. Penggunaan AI di lingkungan peradilan wajib menggunakan sistem on-premise yang terisolasi dan tersaring secara ketat (pseudonimisasi data).

‎Kedaulatan hukum suatu negara ditentukan oleh kemampuannya menegakkan keadilan di atas fondasi kebenaran yang sah.

‎Disrupsi Artificial Intelligence di ruang persidangan bukan sekadar isu perkembangan teknologi, melainkan ujian berat bagi konsep negara hukum Indonesia.

‎Tanpa adanya pembaharuan hukum acara yang adaptif, penguatan kapasitas digital forensik, serta pengawasan etika yudisial yang ketat, peradilan di Indonesia berisiko terjebak dalam pertempuran ilusi algoritma yang merusak kepercayaan rakyat.

‎Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung harus berakselerasi merumuskan kebijakan kenegaraan yang futuristik—agar keadilan hukum tidak pernah kalah oleh tombol generate kecerdasan artifisial. (*)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.