PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai sudah di luar batas kewajaran. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memicu kerugian pedagang akibat distribusi barang yang terhambat.
Persoalan antrean BBM itu dibahas dalam audiensi DPRD Babel bersama perwakilan ulama se-Pulau Bangka. Pertemuan tersebut turut menyoroti dampak kelangkaan BBM terhadap perekonomian masyarakat hingga aktivitas keagamaan.
Didit mengungkapkan, dampak antrean BBM kini meluas, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga kerugian materiil yang dialami pedagang karena kesulitan memperoleh bahan bakar untuk mendistribusikan barang dagangan.
"Kalau kita dengar dari pengakuan pedagang, bahkan ada yang mengalami kerugian besar karena tidak bisa menyuplai barang akibat tidak mendapatkan BBM, sehingga barang dagangannya busuk. Selain itu, banyak warga yang mengantre hingga melewatkan waktu shalat Maghrib dan Isya. Menurut kami, ini sudah di luar batas kewajaran," ujar Didit Srigusjaya, Selasa (27/10/2026).
Selain persoalan distribusi, Didit mengatakan para ulama juga menyampaikan adanya indikasi permainan atau ketidakadilan di internal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Meski demikian, DPRD Babel menegaskan upaya penyelesaian harus menjadi prioritas agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.
"Kami sudah memetakan kendala-kendalanya. Ke depan kita tidak fokus mencari masalah, tetapi mencari solusi. Jika masalah ini terus dibiarkan, saya khawatir akan berpotensi menjadi masalah sosial di Bangka Belitung," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel menjadwalkan rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU se-Bangka Belitung.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/11) pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Didit berharap pertemuan itu menghasilkan langkah pencegahan yang konkret, sekaligus memberikan kepastian mengenai regulasi dan penanganan distribusi BBM agar persoalan antrean panjang tidak kembali terulang.
"Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pertamina harus segera menyelesaikan ini bersama-sama. Harapan kita, pada hari Kamis nanti sudah ada kepastian langkah-langkah preventif sehingga masalah ini tidak terjadi lagi di Bangka Belitung," pungkasnya.
(JK)