Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

ASN hingga Staf Pemprov Babel Kini Wajib Izin Gubernur Sebelum Perjalanan Dinas


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, memperketat pengawasan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel. Mulai pertengahan Juni 2026, seluruh ASN hingga PPPK Paruh Waktu diwajibkan memperoleh persetujuan gubernur sebelum melaksanakan perjalanan dinas.

Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan pegawai, mulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional pertama, pejabat fungsional pelaksana, pejabat fungsional tingkat mahir, pejabat fungsional tingkat penyelia, hingga seluruh pelaksana atau staf nonpejabat.

Informasi yang diterima Berita CMM pada 13 Juni 2026 menyebutkan kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 15 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Babel juga tengah menyiapkan surat edaran resmi yang saat itu masih dalam proses administrasi dan akan segera diterbitkan serta didistribusikan.

Dalam arahan tersebut, kepala perangkat daerah diminta mengontrol, mempedomani, dan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh jajaran di unit kerja masing-masing guna mendukung efisiensi anggaran secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Hidayat Arsani menjelaskan kondisi keuangan negara saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan sehingga seluruh perangkat daerah diminta mendukung kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

Salah satu langkah yang ditempuh Pemprov Babel adalah mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak, merata, dan tepat sasaran. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Hidayat saat memimpin Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi Babel Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026), sebagaimana dikutip dari press release Diskominfo Babel.

Menurut Hidayat, kebijakan penghematan yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif, termasuk kemampuan pemerintah membayarkan hak-hak pegawai seperti gaji PPPK, PPPK Paruh Waktu, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi ASN.

Sebagai bentuk pengawasan, seluruh perjalanan dinas yang dilakukan pejabat maupun staf diwajibkan lebih dahulu mendapatkan izin. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap perjalanan dinas benar-benar memiliki urgensi dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Jangan sampai perjalanan dinas hanya dilakukan untuk mengantar berkas yang sebenarnya bisa dikirim melalui jasa ekspedisi. Perjalanan dinas harus tepat sasaran dan memiliki urgensi yang jelas," tegasnya.

Meski demikian, Hidayat memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti penyuluhan, sektor pertanian, pelayanan kesehatan rumah sakit, Samsat Keliling, dan berbagai program pelayanan publik lainnya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.

Selain menekankan efisiensi anggaran, Hidayat juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kehadiran pegawai. Ia meminta seluruh ASN dan PPPK menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas, mematuhi aturan, serta menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

Menutup arahannya, Hidayat mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, berinovasi, dan bekerja sepenuh hati demi kemajuan Bangka Belitung.

Ia optimistis kedisiplinan yang terjaga, semangat kerja yang tinggi, serta komitmen pelayanan yang kuat akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.