Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

ASN Pemprov Babel Kurniawan Dikabarkan Dipanggil Kejagung dalam Kasus PT PMM

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang melibatkan PT Putraprima Mineral Mandiri (PT PMM) terus dikembangkan Kejaksaan Agung (Kejagung).

‎Terbaru, Eks Mantan Plt Kadis ESDM Babel yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Babel, Kurniawan, dikabarkan turut mendapat pemanggilan dari Kejagung RI untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

‎Pemanggilan Kurniawan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terhadap sejumlah pihak yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan tata kelola pertambangan dan proses ekspor mineral PT PMM.

‎Namun, pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Status Kurniawan dalam perkara tersebut sejauh ini diketahui masih sebagai pihak yang hanya dimintai keterangan.

‎Laman Media Beritacmm.com juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kurniawan sedari Kamis (01/09/2026) melalui aplikasi perpesanan guna lebih memastikan informasi tersebut, namun hingga berita ini ditayangkan Kurniawan belum memberikan respon apapun, pesan yang dikirim hanya menunjukkan centang biru atau dibaca hingga berita ini ditayangkan.

‎Media Beritacmm.com juga memastikan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

‎Sementara itu, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa seorang saksi pada Kamis (1/10/2026).

‎Saksi tersebut diketahui berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

‎Pemeriksaan itu menjadi bagian dari rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola kegiatan pertambangan mineral bukan logam PT PMM yang berlangsung pada periode 2018 hingga 2026.

‎“Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan adalahK, yang merupakan pihak dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melalui keterangan terrulis, Kamis malam (1/10/2026).

‎Menurut Anang, pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam proses pembuktian dan pemberkasan perkara.

‎“Keterangan saksi menjadi salah satu bagian dalam proses penyidikan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan mineral bukan logam dalam perkara tersebut,” kata Anang.

‎Anang mengatakan penyidik JAM PIDSUS masih mendalami perkara tersebut sesuai tahapan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎Setiap proses penyidikan, kata Anang, dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel.

‎Pemeriksaan terhadap K juga disebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berjalan. Keterangan yang diperoleh akan digunakan penyidik sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

‎Sejumlah Saksi Telah Diperiksa

‎Dalam penyidikan perkara PT PMM, Kejagung sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai instansi dan perusahaan.

‎Pada 19 Agustus 2026, penyidik memeriksa W dan AC yang merupakan ASN pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, serta DPS selaku staf PT S UP Pangkalpinang.

‎Sehari berikutnya, tiga ASN KPP Bea dan Cukai Pangkalpinang, yakni HD, AH dan TAC, juga diperiksa sebagai saksi.

‎Pemeriksaan kemudian berlanjut pada 26 Agustus 2026 terhadap RK selaku staf ekspor-impor PT IPP dan PT PMM, RA selaku staf akuntan PT IPP dan PT PMM, serta IT selaku admin finance PT PMM dan PT TMS.

‎Pada 14 September 2026, Kejagung kembali memeriksa AC dan WBW yang merupakan pegawai Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta.

‎Selanjutnya, dua pegawai Kementerian ESDM berinisial HSR dan NS juga diperiksa sebagai saksi pada 22 September 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

‎Terbaru, pada 29 September 2026, penyidik memeriksa AS selaku Direksi PT TMS.

‎Selain nama-nama tersebut, Kejagung menyebut penetapan tersangka pada Juli lalu dilakukan setelah penyidik memperoleh keterangan dari 18 orang saksi lainnya.

‎Tiga Orang Telah Jadi Tersangka

‎Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

‎Mereka yakni Iwan Setiawan (IS) selaku perwakilan PT PMM, Gian Prabuharto (GP) selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo, serta Junanto Kurniawan (JK) selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang.

‎Penetapan ketiga tersangka dilakukan pada 7 Juli 2026 setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

‎Berawal dari Pengiriman Mineral

‎Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT PMM pada periode 2018 hingga 2026.

‎Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan ekspor material ilmenite yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (REE).

‎Kejagung menyebut terdapat sekitar 390 ton material yang dapat diekspor secara ilegal akibat dugaan penyimpangan dalam proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen ekspor. Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut masih dalam proses penghitungan auditor.

‎Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, Iwan Setiawan selaku perwakilan PT PMM diduga meminta agar pemeriksaan sampel ilmenite tidak dilakukan secara komprehensif.

‎Tujuannya, menurut penyidik, agar kandungan LTJ/REE yang termasuk mineral strategis dan dilarang diekspor tidak tercantum dalam laporan hasil uji laboratorium.

‎Penyidik juga menyebut adanya dugaan permintaan agar kadar ilmenite dinyatakan di atas 45 persen sehingga dapat menjadi dasar penerbitan dokumen ekspor.

‎Gian Prabuharto kemudian diduga memenuhi permintaan tersebut dengan tidak melakukan pemeriksaan sampel secara menyeluruh. Sementara Junanto Kurniawan diduga tetap mengeluarkan dokumen ekspor meskipun sebelumnya terdapat informasi mengenai kandungan LTJ/REE dalam material tersebut.

‎Kejagung menyatakan rangkaian perbuatan tersebut mengakibatkan PT PMM dapat mengekspor material yang mengandung logam tanah jarang secara ilegal dengan jumlah kurang lebih 390 ton.

‎‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.