BANGKABELITUNG,BERITACMM.COM -- Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola industri timah di daerah.
Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk menyambut baik regulasi yang ditandatangani Presiden pada 31 Agustus 2026 tersebut. Perpres ini dinilai memberikan fondasi hukum yang lebih jelas, sekaligus memperkuat kepastian operasional dan keadilan ekonomi dalam ekosistem pertambangan timah.
Sejumlah substansi menjadi perhatian dalam regulasi baru tersebut, mulai dari kepastian struktur biaya produksi berbasis kualitas bagi Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), kejelasan asal-usul material, hingga penguatan sinergi pembinaan lintas kementerian dan lembaga.
Biaya Produksi PJP Harus Riil dan Berimbang
Salah satu poin penting dalam Perpres 79/2026 berkaitan dengan struktur biaya produksi bagi Perusahaan Jasa Penambangan (PJP).
Regulasi tersebut menegaskan bahwa struktur biaya produksi harus memperhitungkan komponen riil di lapangan dengan tetap memperhatikan standar kualitas yang berimbang dan saling menguntungkan antara perusahaan dan PJP.
Direktur Operasi PT TIMAH Tbk, Handy Geniardi, mengatakan perusahaan berkomitmen memastikan tata kelola biaya produksi berjalan secara akuntabel dan sejalan dengan peningkatan kualitas operasional.
“Perpres 79/2026 memberikan kerangka kerja yang jelas. Perusahaan memandang pentingnya penataan struktur biaya produksi riil yang berimbang dengan perhatian terhadap aspek kualitas, sehingga hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara PT Timah dan PJP dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Handy.
Menurutnya, kejelasan struktur biaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan antara PT Timah dan PJP.
Asal-usul Material Tambang Belitung Diperjelas
Selain persoalan biaya produksi, kejelasan asal-usul material atau traceability menjadi poin krusial dalam Perpres 79/2026, terutama untuk aktivitas penambangan di wilayah Belitung.
Regulasi tersebut memberikan landasan bagi aktivitas penambangan dengan memastikan asal-usul material dapat diverifikasi berasal dari IUP PT Timah.
Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH (Persero) Tbk, Ilhamsyah Mahendra, menyampaikan bahwa kepastian asal-usul material menjadi bagian penting agar aktivitas pertambangan di Belitung dapat berlangsung secara tertib sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Dengan adanya Perpres ini, proses penambangan di wilayah Belitung mendapatkan landasan yang jelas melalui verifikasi asal-usul material yang bersumber dari IUP PT Timah. Hal ini memastikan bahwa aktivitas penambangan dapat terus berjalan secara tertib dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Belitung,” jelas Ilham.
Kejelasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian dalam aktivitas penambangan sekaligus memastikan material yang dihasilkan memiliki asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perpres Dorong Sinergi Lintas Kementerian
Implementasi Perpres 79/2026 juga membutuhkan sinergi lintas sektoral. Kementerian dan lembaga terkait didorong untuk memperkuat pembinaan, termasuk dalam penyelarasan zonasi dan wilayah penambangan serta memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik atau good governance.
Direktur Transformasi Perusahaan, Legal dan SDM PT TIMAH (Persero) Tbk, Ratih Mayasari, menilai penguatan kolaborasi lintas kementerian menjadi salah satu kunci agar regulasi tersebut dapat berjalan efektif.
“Perpres 79/2026 mendorong sinergi pembinaan yang melibatkan kementerian terkait untuk menyelaraskan zona dan wilayah penambangan secara terpadu. Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh rangkaian operasional pertambangan berjalan secara selaras, taat hukum, dan memberikan kepastian tata kelola jangka panjang,” terang Ratih.
PT TIMAH Tbk optimistis implementasi Perpres 79/2026 dapat membawa tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung memasuki babak baru yang lebih tertib dan transparan.
Selain memperkuat kepastian hukum dan operasional, regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan industri timah sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan daerah.
sumber : PT Timah