PANGKALPINANG, BERITACMM.COM ΓÇö Upaya Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mempercepat pencairan sisa dana royalti timah dan iuran tetap terus bergulir. Hingga kini, dana sebesar Rp1,078 triliun tersebut masih belum dapat dibayarkan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa pencairan dana tersebut masih harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lebih dulu.
"Kita sudah komunikasi kepada teman2 BPK RI dan Banggar DPR RI, karna itu bisa dibayar setelah Audit BPK RI ternyata, mungkin teknisnya BPK RI yang mendorong supaya itu harus dibayar kepada Kementerian Keuangan," kata Didit, Rabu (18/02/2026).
"Maka saya butuh dukungan seluruh teman-teman DPR RI, DPD RI, yang ada di jakarta untuk membantu percepatan pembayaran uang sisa dari royalti yang belum dibayar sebesar 4,5 persen itu untuk dibantu segera dibayarkan," sambungnya.
Didit juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan DPR RI dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi guna menentukan jadwal pembahasan lebih lanjut.
"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Rudianto Tjen, alhamdulillah sudah dikomunikasikan kepada Banggar, tinggal nanti kami mengirimkan surat kepada Kepala Banggar kapan nanti bisa menerima kami," ungkapnya.
Ia berharap seluruh kepala daerah dan unsur legislatif di Bangka Belitung dapat bersatu memperjuangkan hak daerah atas dana royalti tersebut.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Media Berita CMM, terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan Kementerian Keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan sisa royalti timah otomatis dipotong untuk menutup kelebihan pembayaran tersebut.
Menanggapi hal ini, Didit meminta adanya transparansi dan penjelasan rinci dari pemerintah pusat lebih dulu terkait perhitungan pemotongan dana dimaksud.
"Jika memang ada daerah yang sudah dibayar silakan dipotong, itu hak pusat tapi kita mau jelas dulu dong hitung-hitungannya seperti apa," tegasnya.
Meski demikian, Didit tetap berharap pemerintah pusat dapat segera memenuhi kewajibannya terhadap daerah penghasil timah ini.
"Kami minta kepada Pemerintah Pusat tlg permudahkalah artinya hak kami selaku pulau timah telah kami berikan, tolong kewajiban pemerintah pusat untuk mempercepat sisa royalti Pemda baik provinsi maupun kabupaten, karna ini utnuk menutup defisit," pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
Audit BPK Jadi Kunci, Sisa Dana Royalti Timah Babel Rp1,078 Triliun Masih Belum Cair