Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Umum Post

Babel Raih Predikat AA Reformasi Hukum Nasional, Hidayat Arsani: Pelecut Tingkatkan Pelayanan


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, Pemprov Babel berhasil meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan nilai 96,20 dan predikat AA (Istimewa), salah satu capaian tertinggi dalam penilaian reformasi hukum nasional.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bangka Belitung, Johan Manurung, kepada Gubernur Hidayat Arsani di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2026).

Capaian tersebut menempatkan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah dengan kinerja reformasi hukum terbaik di Indonesia, mencerminkan kemajuan dalam tata kelola regulasi, kepastian hukum, serta kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian luar biasa dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Ini membuktikan komitmen kuat Pemprov Babel dalam menghadirkan tata kelola regulasi yang berkualitas," tambah Johan.

Tak hanya menerima penghargaan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov Babel dan Kanwil Kemenkum Babel dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Babel menyerahkan dua dokumen strategis berupa Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Pos Bantuan Hukum Kelurahan serta Rapergub terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan khusus kepada desa yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Hidayat Arsani menegaskan komitmen Pemprov Babel untuk mengawal implementasi regulasi tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Kami menyambut baik penyerahan Rapergub ini dan berkomitmen penuh untuk mengawal prosesnya demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Posbankum Desa/Kelurahan ini sangat penting agar masyarakat sadar hukum dan mendapatkan keadilan dengan mudah. Terkait penghargaan IRH, ini adalah pelecut semangat bagi seluruh jajaran Pemprov untuk terus mempertahankan pelayanan hukum yang prima dan kolaboratif," tegas Hidayat Arsani.

Penyerahan dua Rapergub tersebut merupakan tindak lanjut dari peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan oleh Menteri Hukum RI bersama Gubernur Babel pada 20 Mei 2026 lalu. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih merata, berkelanjutan, dan mudah diakses masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung menegaskan, penguatan regulasi menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus keberlangsungan program bantuan hukum di tingkat akar rumput.

"Sinergi ini merupakan langkah nyata kita bersama pasca peresmian Posbankum oleh Bapak Menteri Hukum akhir Mei lalu. Dengan diserahkannya dua Rancangan Peraturan Gubernur ini, kita ingin memastikan adanya payung hukum dan kepastian anggaran agar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan benar-benar mendapatkan akses bantuan hukum yang optimal, berkelanjutan, dan merata," ujar Johan.

Melalui penghargaan IRH dan penguatan regulasi tersebut, Pemprov Babel bersama Kanwil Kemenkum Babel berharap kualitas pelayanan hukum di daerah terus meningkat, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

(Jk)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.